Narasi Sederhana

Akhirnya kasus skandal Bank Century meledak. Diawali dengan pertarungan dua lembaga penegak hukum, KPK versus Polri, atau digambarkan sebagai Cicak versus Buaya, yang membangkitkan gejolak luas kemarahan rakyat karena ditangkapnya dua pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Presiden SBY, mula-mula bersikap kepala batu, tidak mau campur tangan. Tapi ketika "gerakan pita hitam" mulai melancarkan kampanye masif, baik di dunia maya maupun rencana turun ke jalan, SBY segera memanggil sejumlah tokoh ke Istana, dan hasilnya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) beranggotakan delapan orang, dipimpin Adnan Buyung Nasution.

Bergerak cepat, TPF atau Tim 8 mendesak Polri membebaskan Bibit-Chandra, menangkap Anggodo Widjaja, dan menonaktifkan Kabareskrim Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. Desakan luas masyarakat, aksi-aksi di jalan, gaung di Facebook, memojokkan Polri, dan terpaksa membebaskan Bibit-Chandra dari penahanan di markas Brimob Kelapa Dua. Pertempuran belum berakhir, karena Kapolri dan Susno mencari dukungan Komisi III DPR, sampai-sampai Susno menitikkan air mata buayanya di hadapan para legislator penjilat pantat buaya. Gerakan pita hitam menggelar panggung di Bunderan Hotel Indonesia pada 8 November, sedang posko di KPK setiap malam Minggu mengadakan konser musik dengan mendatangkan artis-artis. Di dunia maya, dukungan sejuta Facebooker mencapai target dalam satu minggu sejak penahanan Bibit-Chandra. Setelah masa kerja TPF berakhir, Polri melakukan mutasi dan Susno termasuk yang diganti. Status Anggodo sendiri belum jelas. Sementara itu, isu Cicak-Buaya kini mengarah ke inti persoalan sebenarnya: skandal bail-out Bank Century, yang melibatkan teknokrat neoliberal Boediono-Sri Mulyani, dan diduga keras mengucur ke Partai Demokrat untuk menyokong kampanye Pemilu 2009.

Sejumlah anggota parlemen berjuang meloloskan angket Century. Di luar parlemen, para aktivis yang tergabung dalam Kompak (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi) terus mendesakkan pengusutan kasus Century. Setelah aksi-aksi dukungan terhadap Bibit-Chandra mereda, polisi balik menggerakkan massa di berbagai kota untuk menyudutkan KPK. Puncaknya, ketika Kompak berniat menggelar panggung di Bunderan HI pada 29 November lalu, sekelompok massa bayaran pendukung polisi merangsek ke barisan demonstran berniat membubarkan aksi. Dalihnya, panggung Kompak di Bunderan HI dilarang oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo. Tanggal 1 Desember, DPR akan menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan Pansus Angket Century. Berbagai kelompok aksi siap bergerak turun ke jalan. Puncaknya diperkirakan pada 9 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Meledaknya kasus Bibit-Chandra dan skandal Bank Century menjadi ujian terberat 100 hari pemerintahan SBY periode kedua. Pertama, SBY memenangkan dukungan kuat pasca-Pemilu 2004 dengan janji pemberantasan korupsi, dengan instrumen KPK. Kini situasi berbalik, KPK dikorbankan. Kedua, kasus Century menyerang jantung sistem neoliberalisme yang lebih memilih menggelontorkan 6,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan bank sekelas Century ketimbang untuk kesejahteraan rakyat. Boediono dan Sri Mulyani, dua sosok teknokrat neolib yang menyangga pemerintahan SBY, diduga keras berada di balik pengucuran bail-out Century. Menurut Rizal Ramli dalam wawancara di Metro TV, Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia menyetujui penyelamatan Bank Century karena diiming-imingi posisi wakil presiden. Sedangkan Sri Mulyani, demi menyelamatkan posisinya di kabinet. Dana talangan Bank Century juga diduga mengalir ke sejumlah inner circle SBY dalam pemenangan Partai Demokrat dan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 lalu. Dua pengusaha Budi Sampoerna dan Hartati Murdaya yang menjadi penyumbang dana kampanye SBY disebut-sebut sebagai deposan besar di Bank Century.

Bergulirnya hak angket Century yang menyasar Boediono dan Sri Mulyani ditengarai menjadi ajang tawar-menawar partai-partai politik untuk mendapatkan porsi lebih besar di kabinet SBY jilid dua, demikian ulasan dalam headline The Jakarta Post (30/11/200). Kecuali PDIP, Hanura dan Gerindra, semua partai yang mendapat kursi di Senayan menjadi partai pendukung SBY, tetapi mereka juga menjadi pendukung hak angket Century yang menjadikan Demokrat sebagai target serangan. Dua sosok teknokrat neolib itu dianggap sebagai batu penghalang bagi posisi-posisi mereka di kabinet. PDIP sendiri dalam menit-menit terakhir penyusunan kabinet tidak bisa memutuskan akan bergabung atau tidak, karena perbedaan pandangan antara Megawati dengan Taufik Kiemas (TK). TK sendiri sudah diberikan posisi sebagai Ketua MPR dalam deal dengan Demokrat di parlemen, dan TK tampak enggan mendukung angket Century yang didukung kuat partainya. Masa seratus hari pemerintahan SBY yang sudah memanas ini menjadi ajang tarik-menarik antara kekuatan oligarki partai yang "memenangkan" Pemilu 2009 alih-alih rakyat yang hanya dijadikan pendulang suara.

Fragmentasi gerakan tampak tertatih-tatih menyikapi isu Bibit-Chandra dan "Centurygate". Kelompok Papernas paling leading dengan menggelar tenda di KPK bersama kelompok KM-Raya. Di sejumlah daerah, terutama Makassar, aksi mendukung KPK dan menuntut pengusutan skandal Century dilancarkan. Kelompok PRP baru turun bersamaan dengan panggung 8 November di Bunderan HI dengan membakar boneka buaya biru yang menjadi simbol pemerintahan SBY. Kelompok-kelompok gerakan sosial bergabung dalam Kompak, selain menggelar aksi-aksi juga berhasil meraih dukungan para tokoh seperti Din Syamsuddin, Syafiie Maarif, Gus Dur bahkan Amien Rais yang sebelumnya tampak mendukung SBY (mengingat kuatnya posisi Hatta Radjasa di tubuh kabinet SBY sekarang).

Dengan berkaca pada momentum pelantikan SBY 20 Oktober lalu, ketika berbagai fragmen kiri bergerak sendiri-sendiri, setelah setahun sebelumnya berhasil meradikalisasi massa dengan isu BBM (Mei 2008), fenomena Cicak-Buaya dan Centurygate dikhawatirkan hanya akan memberikan keuntungan bagi kekuatan oligarki parpol hasil dari Pemilu 2009. Di satu sisi, taktik "front luas anti-neoliberalisme" yang digagas Papernas berhasil meradikalisasi berbagai elemen gerakan dan elite politik untuk menohok SBY. Di sisi lain, tidak tampak pembangunan blok kiri yang menaikkan posisi programatik melampaui posisi kekuatan oligarki yang dalam sejarahnya tidak betul-betul beroposisi terhadap neoliberalisme. PRP yang pada pelantikan SBY mendeklarasikan diri sebagai oposisi sejati terhadap neoliberalisme masih harus membuktikan diri dalam kancah politik gerakan yang masih didominasi pemain-pemain lama.

Isu Cicak-Buaya dan Centurygate memang harus direspon dengan cepat. Membiarkannya berada dalam genggaman elite tentu saja sebuah posisi yang sangat menyedihkan. Tetapi kegagalan untuk menjadikan isu ini sebagai alat untuk membangun blok independen yang posisinya paling maju hanya akan berakhir pada reshuffle kabinet, di mana pada akhirnya semua kekuatan politik utama di parlemen terserap ke dalam pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan, PDIP yang menjadi motor hak angket, akan mendapat posisi di kabinet. Demagogi anti-neoliberalisme pada pemilu lalu akan berujung pada sebuah rezim oligarki tanpa oposisi, atau bisa dikategorikan sebagai sebuah rezim otoritarian baru. Dengan atau tanpa Boediono-Sri Mulyani, rezim baru ini tetap menjadi pelayan kekuatan neoliberalisme. Hanya sebuah blok independen berbasiskan gerakan kiri dan gerakan sosial yang bisa menjadi kekuatan alternatif sesungguhnya, mengisi kekosongan spektrum oposisi borjuasi. Setidaknya, bertarung di 2014 nanti.
Read More...

Peradaban umat manusia tidak bisa dilepaskan dari penemuan tulisan. Jika sebelumnya manusia menggunakan bahasa-tutur untuk melakukan komunikasi, dan meneruskannya kepada generasi-generasi berikutnya, ditemukannya tulisan membuat komunikasi bisa berlangsung dalam skala lebih luas – tidak memerlukan tatap muka, dan bisa “diawetkan” melintasi kurun sejarah. Sebuah drama yang dipentaskan ribuan tahun silam di Yunani bisa kembali dimainkan sesuai aslinya saat ini. Kesalahan penafsiran yang sangat mudah terjadi dalam komunikasi lisan relatif dapat dikurangi dalam komunikasi tertulis. Konsensus dalam setiap makna bentuk penulisan menyempitkan multitafsir.

Seperti halnya penemuan bahasa yang merevolusionerkan gerak sejarah umat manusia, penemuan tulisan adalah revolusioner. Inovasi sistem tulisan muncul di atas sistem bahasa yang sudah mapan sebelumnya. Semestinya ia berlangsung lebih sederhana ketimbang ditemukannya sistem bahasa yang relatif lebih rumit – meskipun tidak berarti bahwa penemuan sistem tulisan tidak mempunyai tingkat kerumitannya sendiri.

Bahasa – atau “bahasa manusia” – tidak bisa disetarakan dengan bahasa atau komunikasi verbal yang terjadi pada dunia binatang. Hampir setiap spesies binatang mempunyai sistem komunikasi verbalnya sendiri-sendiri yang bersifat khas. Berbagai jenis burung menggunakan sistem suara yang berbeda-beda untuk tiap jenisnya. Komunikasi bintang dihasilkan dalam bentuk suara mulai dari rentang yang dapat didengarkan oleh telinga manusia, hingga pada suara-suara rendah (infrasonik) dan suara-suara tinggi (ultrasonik), dari jarak yang bisa didengarkan hingga beberapa kilometer sampai mampu melintasi seisi samudera bumi seperti komunikasi ikan paus.

Bahasa manusia, meskipun sama-sama dihasilkan dari pita suara dan penggunaan bagian-bagian rongga mulut, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kecerdasan otak primatanya. Diciptakannya sistem bahasa menandai lahirnya kemampuan berpikir, atau proses abstraksi dan konseptualisasi, yang tidak ditemukan pada binatang, atau bahkan primata tercerdas lainnya sekalipun. Dengan bahasa, manusia menandai benda-benda, tindakan dan perasaan, dengan kata-kata tertentu. Dalam legenda agama-agama samawi, Adam kepada Tuhan menunjukkan kemampuannya menamai benda-benda. Penamaan objek – baik fisik (benda) maupun non-fisik – merupakan upaya konseptual yang rumit, sebuah proses paling dasar dari database, yaitu membedakan benda-benda berdasarkan ciri khasnya masing-masing dan menggolongkannya dalam kategori tertentu.

Penggolongan paling sederhana antara makhluk hidup dan benda mati misalnya, tidaklah mampu dihasilkan dalam waktu yang singkat. Mendefinisikan sesuatu sebagai makhluk hidup tidak serta-merta hanya berdasar kemampuan bergeraknya semata-mata. Api bahkan sebelumnya dianggap sebagai benda hidup sebelum diketahui bahwa ia tidak lain benda mati belaka. Atau bahkan, bahwa api itu bukan sebuah “zat” tapi hanya gejala panas yang dihasilkan – api bukan zat padat, cair ataupun gas.

Dari proses penamaan objek inilah kemudian bahasa berkembang, sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia. Penemuan alat-alat baru, penjelajahan dunia, eksploitasi sumber-sumber daya alam, tidak mungkin dilakukan tanpa ditemukannya sistem komunikasi bahasa yang menandai lahirnya proses berpikir konseptual yang lebih maju ketimbang primata sebelumnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sekelompok manusia mulai memikirkan sistem komunikasi visual yang melampaui sistem komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi visual sudah mulai diciptakan dalam bentuk komunikasi isyarat, seperti penciptaan tanda-tanda atau rambu-rambu sepanjang jalan agar tidak tersesat, atau penggunaan bendera untuk menandai gerak pasukan. Penemuan tulisan merupakan pengembangan lanjutan dari komunikasi visual berbasis tanda. Tulisan adalah sistem tanda atau perlambang yang mencerminkan makna kata-kata. Dengan sendirinya, dapat dikatakan bahwa tulisan adalah bahasa yang digambarkan dalam bentuk simbolik.

Karena itu, sistem tulisan yang pertama kali muncul adalah tulisan berbasis gambar, seperti sistem tulisan orang-orang Mesir purba (hieroglyph). Setiap kata dilambangkan dengan gambar tertentu, yang bersifat konsisten. Kemudian orang lain mengartikan rangkaian gambar yang dibuat – proses membaca dimulai. Ditemukannya tulisan mengakhiri masa prasejarah umat manusia, ketika komunikasi sangat mengandalkan proses verbal yang hanya bisa dilakukan secara tatap muka, atau dengan berteriak dan pengeras suara, atau melalui kurir-kurir penyampai pesan. Melalui tulisan, pesan bisa disampaikan dengan digambarkan dalam kain, kulit binatang atau lembaran daun papyrus yang dipotong dan digulung, atau diawetkan dalam cetakan tanah liat yang kemudian memenuhi perpustakaan pada masa itu. Atau diukir dalam batu besar yang diletakkan di alun-alun kota sebagai pengumuman kepada rakyat.

Sistem tulisan berbasis gambar ternyata mengandung kelemahan. Ia tidak efisien, karena diperlukan banyak sekali tanda-gambar untuk mewakili setiap kata. Bayangkan sebuah kamus yang berisi ribuan entry kata harus ditandai dengan setiap tanda-gambar. Proses membaca tanda-gambar yang ribuan jumlahnya itu tentu saja memerlukan energi luar biasa, apalagi untuk dapat menghapalkannya di luar kepala. Karena itu sekelompok manusia kemudian mengembangkan sistem tulisan baru yang berbasis pada bunyi patahan kata (suku kata), satuan yang lebih kecil dari kata. Saat itu manusia menyadari bahwa dari ribuan kata yang ada sebetulnya tersusun dari sekian banyak suku kata yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Orang-orang Summeria dan Babylonia menggunakan tulisan paku yang menandai setiap suku kata.

Berikutnya orang-orang Funisia mengembangkan sistem tulisan baru yang berbasis pada satuan terkecil dari kata yaitu bunyi (fonem). Setiap bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat suara ditandai dengan lambang tertentu, yang awalnya berasal dari gambar tertentu. Lambang bunyi /a/ misalnya, dikembangkan dari kata /alpha/ yang berarti “sapi jantan. Sedang bunyi /b/ dikembangkan dari kata /beta/ yang berarti “rumah”. Dari sinilah alfabet diciptakan. Cukup dengan satuan fonem yang kira-kira berjumlah dua puluhan, manusia sudah bisa menulis buku yang berjilid-jilid tebalnya. Proses membaca dan menulis menjadi lebih sederhana.

Bentuk alfabet itu sendiri masih beragam. Beberapa alfabet hanya menggambarkan bunyi konsonan, sedang bunyi vokal ditandai dengan tanda-bunyi (harakat). Sistem alfabet yang lebih maju menandai baik bunyi konsonan maupun vokal. Sejumlah bangsa, seperti Cina dan Jepang, masih menggunakan sistem alfabet yang masih mirip campuran antara tulisan-gambar Mesir dan tulisan-paku Summeria-Babylonia. Alfabet modern sendiri seringkali rancu membedakan fonem yang ada. Huruf yang sama seringkali dipakai untuk menandai fonem yang berbeda, seperti /e/ pada bahasa Indonesia yang tidak bisa dibedakan antara /e/ pepet (seperti pada kata “benda”) dengan /e/ taling (seperti pada kata “becak”). Atau penggunaan dua huruf untuk menggambarkan satu fonem, seperti /ng/, /ny/ dan /sy/. Begitu pula penggunaan aksara yang sama, yaitu aksara Latin (atau Roma), dalam bahasa Inggris berbeda dengan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Karena itulah kemudian dikembangkan sistem fonetik internasional dengan lambang bunyi tersendiri, yang sering dicantumkan di berbagai kamus dalam melafalkan sebuah kata.

Tetapi bagaimana sistem tulisan itu diciptakan, masih merupakan tanda tanya besar. Kelompok mana yang menciptakan, dan untuk tujuan apa. Dengan mencermati pola-pola inovasi teknologi yang terjadi pada masa modern, bisa diasumsikan bahwa penciptaan tulisan terkait dengan kepentingan pertahanan diri atau peperangan, atau bisa dikatakan tulisan diciptakan sebagai sebuah strategi militer. Komunikasi seluler yang kita gunakan saat ini dikembangkan dari komunikasi militer, begitu pula internet yang awalnya merupakan proyek yang dikembangkan militer AS dalam komunikasi terbatas mereka dan lembaga-lembaga riset universitas. Begitu pula komunikasi radio dan telegraf yang sangat vital dalam komunikasi militer. Juga aspek-aspek lain teknologi seperti penerbangan yang digunakan secara masif dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Mobil dan kereta api pada awalnya dikembangkan untuk mengangkut pasukan militer dalam perang. Kereta kuda diciptakan mula-mula sebagai kereta perang, seperti dikembangkan bangsa Assyria. Begitu pula penjinakan kuda sebagai alat transportasi purba berkaitan dengan penaklukan-penaklukan luas oleh bangsa-bangsa pengembara, yang mempengaruhi gerak mobilitas pasukan. Ditarik sampai masa awal manusia, penemuan alat-alat seperti tombak dan pisau berkait dengan aktivitas berburu binatang – sebuah tindakan yang mirip dengan peperangan modern, hanya saja ini berkait dengan upaya memenuhi kebutuhan makanan. Tapi jika perang dimaknai sebagai upaya perebutan sumber-sumber daya, maka berburu binatang adalah cara manusia mendapatkan sumber-sumber daya. Pola kekerasan yang digunakan sebanding dengan pola kekerasan dalam perang. Ketika manusia kemudian berkonflik dengan sesamanya, alat-alat yang sama digunakan untuk mencabik-cabik tubuh lawan-lawannya.

Tulisan sebagai bentuk komunikasi visual sangat mungkin dikembangkan sebagai sebuah strategi militer. Pada masa-masa sebelumnya, komunikasi isyarat, rambu-rambu dan pesan lisan melalui kurir sudah berkembang. Sekelompok unit dalam kemiliteran Mesir purba barangkali mengembangkan sebuah proyek penciptaan sistem komunikasi baru dalam bentuk tertulis, yang kemudian melahirkan sistem tulisan berbasis gambar. Pesan dalam bentuk tulisan memperkecil kemungkinan salah tafsir, memberikan keunggulan komunikasi yang lebih besar ketimbang komunikasi lisan atau isyarat lainnya. Bangsa Mesir berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain dan menciptakan peradaban maju yang bertahan hingga ribuan tahun. Pergeseran peradaban ke Mesopotamia, dan kemudian Mediterania (Funisia) menggambarkan perubahan bentuk-bentuk komunikasi dalam bentuk tulisan.

Hingga ketika Gutenberg menciptakan mesin cetak, pengetahuan kemudian meluas dalam skala yang tak terbendung. Jumlah buku meningkat pesat, melampaui seluruh buku yang pernah dibuat sebelumnya. Informasi yang sebelumnya menjadi monopoli elite tertentu kemudian menjadi milik masyarakat luas. Selama berabad-abad, kemampuan baca-tulis menjadi keunggulan yang dimiliki khususnya oleh elite intelektual kependetaan (brahmana atau ulama). Untuk menjadi pegawai istana di Cina feodal, dilakukan sistem seleksi antara lain kemampuan menulis, untuk akhirnya bergabung dalam jajaran elite mandarin. Penemuan internet pada masa belakangan ini melahirkan penyebaran informasi dalam skala yang berlipat-lipat kali dari era penemuan mesin cetak. Dengan mengetikkan kata kunci pada mesin pencari Google, kita bisa menemukan jutaan entry dalam waktu nol koma sekian detik – hal yang hampir tidak mungkin dilakukan jika kita membuka-buka katalog perpustakaan.

Seperti halnya internet yang diciptakan dari proyek militer ARPANET, hingga akhirnya berkembang untuk kepentingan sipil dan komersial seperti sekarang, begitu pula penemuan tulisan yang awalnya berkembang sebagai komunikasi terbatas dalam dunia kemiliteran purba kemudian akhirnya menjadi standar pengembangan ilmu pengetahuan. Barangkali memang ironis, bahwa teknologi hadir mula-mula sebagai eksperimen militer. Tapi ia barangkali mencerminkan hakikat dasar manusia dalam upaya perebutan sumber-sumber daya yang terbatas, yang sebelumnya berkembang dalam evolusi spesies makhluk hidup, dan menemukan keunggulannya dalam diri spesies manusia modern.
Read More...

Sehari menjelang berakhir masa pendaftaran paket capres-cawapres di KPU, pasangan SBY-Boediono siap dideklarasikan malam ini di Sabuga ITB, Bandung. Kubu PDIP tidak mau kalah. Setelah berlarut-larut tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra yang saling ngotot mengajukan capres masing-masing, dan perpecahan Koalisi Besar setelah JK-Win membentuk blok sendiri, direncanakan Jumat siang ini juga akan segera dideklarasikan pasangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro). Di kubu SBY, partai-partai Islam papan tengah yang sebelumnya siap berkoalisi, dan menawarkan tokohnya masing-masing sebagai cawapres SBY, menyatakan kekesalan terhadap pilihan Boediono, dari kalangan profesional, bukan parpol. Isu bahwa Boediono adalah kompromi untuk merangkul PDIP sempat santer beredar.

Bagi SBY, pilihan cawapres Boediono adalah paling rasional. Sesuai slogannya "Lanjutkan!", yang tidak lain bermakna kontinuitas (keberlanjutan) neoliberalisme, SBY mengharap tim ekonomi yang nantinya bakal dipimpin Boediono mampu menghadapi badai krisis global yang dampaknya baru akan terasa di Indonesia pasca-Pemilu 2009. Amien Rais yang dalam karya masterpiecenya "Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia" gencar mengkritik praktik neoliberalisme pasca-reformasi menuding Boediono sebagai penubuhan atau simbolisasi neoliberalisme di Indonesia.

Bagi gerakan rakyat, panggung Pemilu 2009 menjadi momentum yang sulit. Sejumlah aktivis dan mantan aktivis 98 memilih bergabung dengan kekuatan politik mainstream. Papernas bergabung dengan PBR, tapi gagal masuk Senayan setelah hasil pemilu legislatif menunjukkan PBR tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold. "Blok ekstra-parlementer", yang sebelumnya mengkristal dalam blok FPN dan FPR dalam momentum penolakan kenaikan BBM setahun silam, kembali mencair, tak mampu melakukan respon berarti selain mengkampanyekan golput, dengan mobilisasi massa yang minim. Momentum May Day yang semestinya menjadi ajang penyuaraan kaum buruh, mahasiswa dan rakyat terhadap koalisi elit politik yang tidak peduli bahkan anti-rakyat miskin, tak bergaung, kalah oleh isu kesepakatan Koalisi Besar dan penangkapan Antasari Azhar, ketua KPK.

Elite politiklah yang memenangkan propaganda Pemilu 2009. Prabowo, meskipun menggunakan kendaraan Gerindra yang baru (dan relatif kecil perolehan suaranya), gencar beriklan dengan retorika populis kerakyatan, dan sempat mewacanakan pengunduran pemilu legislatif dengan santernya kasus manipulasi DPT. Kisruh DPT menjadi pertaruhan bagi incumbent SBY melalui Departemen Dalam Negeri yang mengeluarkan data kependudukan sebagai acuan penyusunan DPT oleh KPU. Prabowo juga, bersama Blok Megawati/Teuku Umar, melontarkan isu pemboikotan Pilpres jika kasus DPT tidak segera dituntaskan. Memboikot Pilpres berarti akan menyisakan SBY maju sendirian, hingga KPU dan pemerintah berniat mengeluarkan Perpu Calon Tunggal. Dari kubu SBY, black propaganda terhadap Prabowo, yang menjadi satu-satunya rival terkuat dengan tingkat elektabilitas yang melampaui Megawati maupun Jusuf Kalla, dilancarkan dengan isu penolakan capres-cawapres pelanggar HAM. Di Facebook sempat ramai beredar profile picture "Awas Pembunuh di Sekitar Kita!" yang secara tidak langsung menunjuk Prabowo.

Dengan majunya tiga pasangan capres-cawapres, dipastikan SBY tidak akan melenggang mulus dalam satu putaran pilpres. Dengan kemenangan besar Demokrat dalam pemilu legislatif, dan berbagai survei yang masih mengunggulkan SBY di posisi pertama, kubu SBY/Demokrat merasa sangat percaya diri bisa memenangkan pilpres dengan mudah. PKS, teman koalisi SBY, mengeluhkan arogansi kubu Demokrat yang menganggap SBY berpasangan dengan siapapun pasti lolos. Ibaratnya, kemenangan SBY sudah 99%, sisanya 1% menjadi kewenangan Tuhan. Tapi, penunjukan Boediono sebagai cawapres pendamping SBY, segera menuai kritik dan serangan, baik dari teman koalisi (PKS-PAN-PPP-PKB) maupun dari luar. Kamis 14 Mei 2009, dua kelompok aksi menolak Boediono digelar di Jakarta, sedang kalangan wartawan yang menjadi korban kekerasan satpam BI ketika hendak mewawancarai Boediono, menggelar aksi solidaritas di Bandung.

Bagi gerakan yang menolak Pemilu 2009 sebagai pemilu elite, ajang pilpres -- dengan majunya Boediono -- menyediakan momentum dan menjadi sasaran tembak yang sangat tepat. Dengan memfokuskan serangan pada Boediono, sebagai simbolisasi neoliberalisme [bersama-sama dengan Sri Mulyani], akan menghambat SBY melaju ke putaran kedua pilpres. Menyerang Boediono tidak berarti mendukung pasangan capres-cawapres lainnya. Isian propaganda juga tetap menjadikan penolakan seluruh proses Pemilu 2009 dan hasil-hasilnya dan menyerang semua elite politik. Tetapi serangan ke Boediono, jika tidak mempersulit SBY, maksimalnya adalah menggusur SBY dari putaran pertama pilpres. Menggagalkan SBY masuk putaran kedua berarti kemenangan besar bagi gerakan rakyat, atau kemenangan kecil dalam membangun persatuan gerakan anti-neoliberalisme, dan berarti mencegah antek neoliberalisme, Mafia Berkeley era reformasi, memerintah untuk lima tahun ke depan.

Lalu bagaimana dengan Mega-Pro dan JK-Win? Menggusur SBY-Boediono tentu saja akan memberi keuntungan bagi mereka. Tapi bukan itu poinnya. Kasarnya, masih ada putaran kedua dan pelantikan, yang masih menyediakan momentum-momentum berikutnya. Tapi, pilihan taktik untuk memfokuskan serangan pada Boediono akan memberikan energi untuk melawan incumbent SBY dan memberikan capaian yang kasat mata. Penyatuan gerakan, mobilisasi massa, aktivitas pengorganisasian rakyat, menjadi lebih bermakna dengan capaian di tangan.
Read More...

Setelah riuh-rendah aksi BBM menyurut, dan isunya diserap ke parlemen melalui pembentukan Pansus Angket BBM, konteks politik Indonesia sepenuhnya mengarah ke panggung Pemilu 2009. Wacana pertentangan kaum muda versus kaum tua kembali mengemuka, kini memunculkan tokoh-tokoh yang mendeklarasikan diri sebagai capres independen – setelah sebelumnya kaum tua terlebih dahulu ancang-ancang, tentu saja melalui kendaraan partai politik. Dan di tengah-tengahnya, PKS mencoba mencuri kesempatan dengan mengumumkan “capres balita” (bawah 50 tahun), tentu saja dari kubunya sendiri[2]. Jika melihat kasus Amerika Serikat, kemenangan Barack Obama yang mengusung isu perubahan berhasil menggusur Hillary dari kontes konvensi capres Demokrat – karena Hillary masih dikaitkan dengan nama suaminya, Bill Clinton, kekuatan lama. Pada Pemilu 2004, SBY/Demokrat berhasil memenangkan pertarungan pilpres dengan membawa isu yang sama: perubahan. Publik mengelu-elukannya, memberikannya 60% suara mayoritas. Kini dengan kemerosotan citra SBY, dan kegagalan partai-partai lama untuk mempertahankan dukungan publik – tecermin dari kekalahan beruntun Partai Golkar di panggung pilkada langsung – , siapa yang menyatakan dirinya sebagai alternatif bisa menjadi sintesis dari proses dialektika dalam lanskap politik mainstream.[3]

Persoalannya kemudian, siapa calon alternatif dari gerakan? Lebih mendasar lagi, apakah gerakan melihat perlu tidaknya bersikap dalam Pemilu 2009 – ekspresi ketidakpercayaan terhadap proses-proses politik yang ada, yang melihatnya semata-mata sebagai cerminan politik borjuasi. Papernas memilih masuk ke panggung Pemilu 2009, dengan menggunakan bendera PBR, atau mengajukan calon-calonnya dalam pilkada calon independen dan DPD. Taktik subordinasi ke “parpol borjuasi” ini dikecam habis-habisan oleh splitter-nya, KPRM-PRD, atau sekarang berubah nama menjadi PPRM. Memilih radikalisasi di basis-basis rakyat, PPRM mendorong terbentuknya aliansi politik baru Front Pembebasan Nasional (FPN) selama aksi-aksi BBM[4], sedangkan Papernas memilih berkoalisi dengan elit politik yang tergabung dalam Komite Bangkit Indonesia (KBI) dengan tokoh sentralnya Rizal Ramli[5]. Sementara Papernas/FRM menguasai panggung nasional (baca: Jakarta), PPRM berhasil mengkonsolidasikan cabang-cabangnya melalui taktik FPN[6].

Di luar spektrum gerakan yang masih “solid” mengatasnamakan organisasi, diaspora mantan aktivis (PRD) melalui berbagai partai politik juga menjadi fenomena yang jamak. Dalam HUT PRD ke-12 yang berlangsung sederhana di kantor Papernas[7], sejumlah mantan pentolan PRD menyatakan kesediaannya mendukung siapa pun mantan aktivis PRD yang akan maju melalui kendaraan apa pun. Klaim yang cenderung bombastis ini masih bisa dipertanyakan kembali, mengingat proses-proses politik masih terus berlangsung, dan tidak ada mekanisme yang solid untuk mengatur “dukungan resmi” diaspora aktivis selain terbatas pada forum KBRD, yang tentu saja tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Tapi pilihan untuk maju, meskipun tidak lagi melalui alat politik PRD (atau splitter-nya), harus dilihat sebagai kecenderungan baru – terlepas dari analisis apakah ini menguntungkan atau merugikan gerakan, atau sama sekali tidak berdampak[8]. Barangkali, satu-satunya yang relatif paling berhasil adalah PRA, dengan konteks sebatas lokal Aceh, diuntungkan dengan terbukanya ruang kebebasan pasca-kesepakatan Helsinki dan perlucutan senjata GAM yang melahirkan partai-partai lokal[9].

***

Kooptasi aktivis ke dalam politik mainstream adalah kenyataan yang sulit dihindarkan, baik secara perorangan atau pun dengan pilihan parlementarisme Papernas[10]. Situasi (kemenangan) demokrasi liberal (atas demokrasi kerakyatan) menyediakan jalan ke arah sana. PRD sendiri, di era kediktatoran Orde Baru, menyerukan tuntutan Demokrasi Multipartai Kerakyatan sebagai antitesis terhadap “tidak adanya demokrasi di Indonesia”[11]. Tapi dengan perubahan-perubahan politik yang begitu cepat selama krisis 1997, PRD tidak mampu mewadahi capaian yang berhasil didobraknya sendiri, dan akhirnya kehilangan momentumnya. Justru PKS-lah yang menuai kemenangan di atas darah dan nyawa sejumlah kader PRD. Kemunculan PPRM, mengutip kalimat Max Lane, adalah upaya untuk memurnikan kembali tradisi gerakan massa yang pernah dibangun PRD di era kediktatoran, di tengah-tengah situasi kebebasan demokrasi liberal. Sedangkan Papernas melihatnya sebagai “perubahan situasi” yang “membutuhkan cara-cara berpolitik yang baru”, dengan slogan “Politik Banting Setir”-nya.

Antara menolak atau masuk ke kancah Pemilu 2009 bukanlah sesuatu yang fundamental dalam upaya memenangkan pembebasan rakyat. Baik menolak (dengan istilah boikot, golput, atau apapun) maupun yang berpartisipasi (dengan kendaraan apapun) tampak menggunakan pendekatan yang berbeda dan cara-cara berpolitik yang berbeda (bahkan terkesan diametral), tapi sejatinya adalah strategi-taktik yang sama: upaya mengintervensi momentum pemilu(-borjuasi). “Polarisasi” ini semakin menguatkan fragmentasi gerakan, alih-alih memperkuat persatuan[12]. Melemahkan ketimbang memperkuat. Rakyat tidak melihat mana kekuatan pembebasnya yang sejati yang harus didukung, seperti halnya dalam ritual pemilu lima tahunan rakyat dipusingkan dengan puluhan tanda gambar.

Yang lebih pokok dari kontestasi fragmen-fragmen kiri ini adalah: penyatuan ekspresi politik yang beragam. Pada kenyataannya, fragmen yang beragam ini belum menjadi alternatif sebenarnya, meskipun wacana yang diusungnya telah menjadi isu mainstream (baca: anti-neoliberalisme). Setting politik pasca-reformasi belum sepenuhnya menuntaskan warisan Orde Baru – atau dalam bahasa klasiknya “revolusi demokratik belum dituntaskan”. Max Lane menyebut fenomena “penghancuran politik kerakyatan pasca-1965”, baik secara fisik (pembantaian massal), organisasi (pelarangan PKI), dan ideologi (anti-komunisme). Keberhasilan Golkar bertahan selama reformasi, dan tetap bertahannya partai-partai lama penyangga Demokrasi Pancasila (PDIP, PPP, maupun pecahan-pecahannya seperti PKB dan PAN[13]), mencerminkan tidak adanya ekspresi politik kerakyatan pasca-runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya bangunan politik Orde Baru membuka ruang bagi berbagai ekspresi politik yang terkekang, menghancurkan sentralisme politik dengan berbagai konsekuensinya (korupsi yang merajalela ke daerah-daerah, merosotnya tingkat kesehatan karena dihapuskannya program-program khas Orde Baru seperti posyandu dan KB, dsb), dan melahirkan berbagai organisasi politik dan serikat-serikat rakyat. Hingga pada titik ekstremnya adalah konflik SARA di Ambon, Poso dan Sampit. Rakyat Indonesia telah belajar banyak dari semua itu, dan mereka telah mampu membangun alat-alat politiknya sendiri, belajar dari kekuatan pelopornya. Hanya saja, kehancuran politik kerakyatan, meskipun menurut Pram sudah mulai muncul kembali benih-benihnya sejak era keterbukaan di penghujung kejayaan Orde Baru, belum berhasil dibangkitkan kembali[14].

Reformasi 1998 memang sebuah revolusi borjuis. Tapi yang lebih pokok adalah: bagaimana menuntaskannya. Dan untuk itu, harus ada ekspresi kerakyatan di dalamnya, alih-alih sebuah “demokrasi tanpa kiri”. Masalahnya, bagaimana bisa jika tidak pernah ada satu pun partai kiri yang bisa masuk ke panggung pemilu (dengan pengecualian PRD pada Pemilu 1999) – dan hampir tidak ada celah untuk maju secara independen melalui sebuah partai kiri[15]. Persoalannya adalah: kekuatan subjektif organisasi-organisasi kiri terlalu lemah, meskipun pengaruh politiknya melampaui kekecilannya. Dan mereka tidak mampu keluar dari warisan kehancuran politik kerakyatan, membawanya terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuatan borjuasi. Yang dibutuhkan adalah munculnya kembali ekspresi politik kerakyatan, dan itu menuntut sebuah forum massal untuk mempertemukan berbagai spektrum ideologis, bahkan terbuka untuk spektrum non-kiri sekali pun yang selama ini memainkan ilusi kerakyatan, dengan platform anti-neoliberalisme[16]. Kongres rakyat, atau semacam Forum Sosial, adalah wadah yang signifikan untuk membuka wacana politik kerakyatan, dengan mobilisasi massa dari (terutama) berbagai organisasi kiri, dengan sesi-sesi seminar yang bisa menjadi ajang perdebatan analisis dan strategi-taktik yang terbuka di depan massa. Sekat-sekat sektarianisme menjadi tidak ada gunanya bagi massa, meruntuhkan fragmentasi. Siapa yang bisa memberikan wacana yang paling maju akan diterima oleh massa, siapa yang membuntut akan ditinggalkan.

Sebelumnya, masih ada satu tahapan lagi yang harus dilalui. Sebuah jurnal untuk menampung perdebatan harus diluncurkan[17], yang akan menjadi embrio bagi kepanitiaan untuk mengorganisasikan acara Kongres Rakyat[18]. Jika selama ini perdebatan hanya muncul di milis-milis, di debat-debat sporadis, di media-media terbitan masing-masing, atau di orasi-orasi lapangan, jurnal menjadi sarana tertulis yang bisa diakses luas oleh kalangan aktivis. Strategi-taktik yang dipilih masing-masing fragmen gerakan boleh diterapkan sendiri-sendiri, begitu pula dinamika organisasi yang ada – perpecahan dan penyatuan – , tapi perdebatan melalui sebuah jurnal menjadi batu ujian bagi lapisan aktivis yang menjadi harapan bagi rakyat dalam proses pembebasan yang sejati.


[1] Judul tulisan ini terinspirasi dari slogan PRD pada Pemilu 1999: “Boikot Pemilu atau Coblos PRD!” Belakangan PRD/Papernas menganggap slogan ini membingungkan rakyat, dan memutuskan untuk sepenuhnya mengembangkan strategi parlementarisme. Menurutku, setidaknya pada masa itu, slogan itu berarti PRD berpartisipasi dalam pemilu untuk memenangkan mereka yang masih percaya pada proses pemilu sebagai sintesis reformasi, sekaligus mendukung tuntutan gerakan prodemokrasi yang lebih radikal yang melihat pemilu sebagai ilusi rejim Habibie-ABRI. Suara nol koma sekian yang diraih PRD seharusnya ditambahkan dengan sebagian dari mereka yang memilih golput atau memboikot pemilu.
[2] PKS berpeluang mengambil keuntungan dari kemerosotan citra partai-partai besar (Golkar, PDIP, PPP, PKB) dan menguatnya isu kepemimpinan kaum muda, dengan memposisikan diri sebagai “partai kaum muda”. Antara Pemilu 1999 dan 2004, PKS berhasil melipatgandakan suaranya, mengalahkan PAN dan PBB, dan mendudukkan tokohnya sebagai ketua MPR serta berada di pemerintahan bersama Demokrat (SBY) dan Golkar (JK). Tetapi pilihan politik bergabung dengan koalisi neoliberal SBY-JK menurunkan citra PKS di mata rakyat, bahkan di tingkat konstituennya. Memanfaatkan momentum pilkada langsung, PKS “meninggalkan” serangan frontal terhadap pemerintahan – meskipun tetap mengaku bersikap “mitra koalisi yang kritis (critical support)” – dan memobilisasi massa pendukungnya untuk mendukung kandidat-kandidat kepala daerah yang diajukannya. Kegagalan PKS memposisikan diri sebagai partai anti-neoliberal yang sejati, dan semata-mata terbatas pada peran kritisnya yang justru dinilai plintat-plintut (mengingat posisinya juga berada di pemerintahan), berpotensi semakin menurunkan tingkat dukungan publik. Menghadapi kemerosotan citra (dan ideologi) partai, alih-alih memperkuat dukungan rakyat, elit pimpinan PKS – yang jelas tidak mencerminkan karakter kelas proletariat dan rakyat miskin, lebih pada kelas borjuasi kecil – justru berusaha menggapai-gapai posisi-posisi di struktur kekuasaan. (Jika nantinya partai ini ditinggalkan massa, setidaknya mereka sudah punya posisi-posisi di kekuasaan.) Inilah yang diyakini elit PKS dengan tekad meraih 20% suara dan posisi 3 besar dalam Pemilu 2009, sebagai prasyarat untuk mengajukan calonnya sendiri dalam pilpres. PKS mungkin tidak akan sanggup memenuhi target tersebut, atau setidaknya sedikit di bawah target, dan memutuskan mengajukan paket capres-cawapres bersama partai(-partai) lain. Bisa saja paket capres PKS menang, tapi ini justru menjadi sinyal ke depan bakal merosotnya citra PKS sebagai alternatif sejati di mata rakyat.
[3] Kekalahan beruntun Partai Golkar di pilkada hampir bersifat mutlak. Tapi “kemenangan PKS” – dengan mengambil kasus Jawa Barat dan Sumatera Utara – tidak bisa dijadikan ukuran, karena sebelumnya PKS pun terjungkal di Sulawesi Selatan ketika berkoalisi dengan Golkar. Opini media massa mengarahkan fenomena ini pada kemerosotan partai politik (lama), dan Golkar menjadi simbolisasinya, sebagai partai pilar Orde Baru dan tetap bertahan melawan badai reformasi. Isu kemerosotan parpol ini pula yang diakomodasi dengan dibentuknya sistem bikameral (DPR dan DPD), pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, serta dibolehkannya calon independen bersaing di pilkada.
[4] Elemen-elemen utama FPN adalah PRP, PPRM dan SMI/FPBJ/PPI. PRP yang mengklaim sebagai pengisi kekosongan politik kelas pekerja dan “belajar dari kegagalan PRD menghimpun kelas pekerja” terang-terangan menyatakan diri menolak Pemilu 2009 dan memilih bersikap golput. SMI adalah organisasi mahasiswa baru evolusi dari komite-komite aksi 98, tidak ada hubungan dengan PRD, tapi membawa semangat ideologi kerakyatan yang kental, memisahkannya dengan komite-komite aksi lainnya yang telah terkooptasi oleh partai-partai politik mainstream. FPBJ adalah organisasi buruh yang dibangun oleh para aktivis SMI. PPI adalah blok politik SMI dengan organisasi-organisasi rakyat yang dibangunnya. Di luar FPN dan Papernas/FRM adalah Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang didominasi FMN/AGRA. Dalam konteks politik gerakan, cenderung sangat sektarian, sulit diajak beraliansi dengan tendensi yang lain. Ada pula FPPI yang tidak membentuk aliansi nasional, bahkan dalam kasus Yogyakarta dikeluarkan dari aliansi setempat karena perselisihan antar-organ.
[5] “Konsisten” dengan “politik-elitis” – mengutip serangan politik PPRM – , Papernas berhasil mencuri panggung politik dengan keberhasilan mendesakkan lolosnya Angket BBM melalui mobilisasi radikal mahasiswa di depan DPR/MPR dan kampus Atmajaya. KBI menjadi sasaran tembak pemerintahan SBY-JK, sekjennya Feri Juliantoro ditangkap polisi, Rizal Ramli dicopot dari jabatan komisaris Semen Gresik, dan sekretariat KBI digeledah polisi. Sebelumnya, pada aksi 21 Mei di depan Istana, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam FRM ditangkapi polisi karena bentrok dan melemparkan molotov.
[6] Pertentangan antara PPRM dan Papernas soal klaim 14 mahasiswa yang ditangkap polisi dalam aksi BBM di Ternate mencerminkan pertarungan kedua kubu di cabang-cabang yang terbelah sejak perpecahan Mayoritas vs Minoritas. PPRM yang sebelumnya hanya menguasai tiga provinsi (Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur) berhasil menginisiasi pembentukan FPN di kota-kota di luar ketiga provinsi.
[7] Pemilihan lokasi yang bersifat “tidak netral” ini menurut penyelenggaranya semata-mata karena tidak adanya dana untuk menyewa tempat yang lebih representatif. Atau barangkali secara politis, Papernas/PRD sangat percaya diri untuk bersiap-siap memasuki pentas Pemilu 2009 dan tidak memerlukan “dukungan” dari elemen-elemen splitter-nya.
[8] Analisis bahwa mereka terkooptasi, atau dilandasi kepentingan pribadi, tentu saja sangat mudah diterapkan. Yang sulit adalah apakah majunya mereka ke politik mainstream akan memberikan dampak positif bagi gerakan, di tengah-tengah apatisme publik, dengan tingkat kepercayaan yang terus menurun kepada institusi demokrasi liberal. Penurunan tingkat dukungan ini oleh media borjuasi dikambinghitamkan pada isu korupsi dan perilaku amoral para wakil rakyat di DPR. Lucunya, media pun mempertahankan mekanisme pemilu sebagai jalan keluar untuk menggantikan wakil-wakil rakyat dan para pejabat yang korup itu, tanpa ada jaminan apakah para penggantinya nanti tidak akan mengulangi perilaku yang sama.
[9] Tentu saja masih persoalan berat bagi PRA untuk membuktikan diri sebagai “alternatif” setelah kemenangan GAM dalam pilkada Aceh, dan kini dengan dukungan Partai SIRA. Belum lagi partai-partai nasional pun masih bisa bertarung di Aceh, meskipun barangkali dukungan kepada partai-partai lokal masih akan cukup besar – setelah bertahun-tahun Aceh “dijajah” oleh Jakarta (baca: partai-partai nasional). Apakah PRA bisa menjadi sukses dalam skala lokal yang bisa menjadi preseden positif di tingkat nasional masih harus diuji kembali.
[10] Aku tetap menggunakan istilah “kooptasi aktivis” untuk taktik parlementarisme Papernas, dalam arti terserapnya aktivisme Papernas ke dalam politik mainstream ketimbang “strategi parlementarian” yang berbasiskan gerakan massa. Kondisi serupa dihadapi oleh CPN-ML di Nepal yang memilih garis parlementarian dan gagal memenangkan tuntutan programatik rakyat, sementara di luar kekuasaan kaum Maois (CPN-M) melancarkan perang gerilya dengan program reformasi agrarianya yang berhasil merebut hati rakyat. Maois akhirnya memenangkan perang. Monarki Nepal dihapuskan, dan Maois masuk ke dalam pemerintahan republik.
[11] Kalimat pertama dalam Manifesto PRD tahun 1996.
[12] Apakah polarisasi sebagai wujud dinamika politik harus ditangisi sebagai perpecahan yang melemahkan, ataukah merupakan rivalitas yang membangkitkan semangat berkompetisi, bisa ditafsirkan kedua-duanya. Sebagian lagi meyakini fragmentasi sebagai kenyataan alamiah, dan kelak akan kembali bersatu lagi dalam sebuah momentum politik yang tepat. Persoalan pokoknya adalah tetap: bagaimana mempersatukan gerakan, alih-alih memecah-belah gerakan.
[13] PKS bisa disebut sebagai fenomena baru. Partai ini berasal dari luar sistem politik Orde Baru, dari jaringan bawah tanah Tarbiyah, dan diuntungkan dengan aliansi Suharto-ICMI. Kegagalan PRD menjadi alternatif memberikan peluang bagi PKS untuk merebut kemenangan politik pasca-reformasi. PKS sendiri tidak membawa ideologi kerakyatan yang jelas, lebih bercirikan kelas menengah perkotaan (borjuis kecil), dengan slogannya “bersih dan peduli” (sekarang setelah memantapkan berada di kekuasaan ditambah lagi “profesional”).
[14] Yang paling merasakan sial adalah keluarga dan mantan anggota PKI dan ormas-ormasnya. Hak-hak politik mereka belum sepenuhnya diakui selama belum diakuinya peristiwa pembantaian massal 1965-1966 oleh Negara. Mereka seharusnya berhak mendapatkan kompensasi, khususnya bekas PNS dan ABRI yang dituduh terlibat atau simpatisan PKI yang dipecat dan tidak dibayarkan gajinya, dan rumah serta tanah yang disita semena-mena. Upaya konsolidasi mereka sering dibubarkan oleh milisi-milisi preman Orde Baru atas nama mewaspadai kebangkitan kembali komunisme. Stigma komunis/PKI pun masih sering digunakan untuk menghambat aktivitas gerakan rakyat pasca-reformasi.
[15] Tanpa menafikan peluang dari taktik parlementarisme Papernas maupun diaspora mantan aktivis PRD di berbagai partai politik, kecil harapan mereka bisa berbuat banyak di panggung borjuasi – bahkan untuk sekadar “mewarnai”pun tidak. Eksperimen Papernas tentu saja bisa menjadi “pembelajaran” untuk “merebut kekuasaan” dalam kerangka demokrasi liberal. Tapi keterlepasannya dari gerakan massa menyulitkan Papernas untuk bisa meraih dukungan maksimal. Akhirnya, pilihan taktik intervensi pemilu hanya menjadi sebuah siklus lima tahunan, terperangkap dalam format politik demokrasi liberal, tanpa adanya kontrol yang efektif dari organisasi-organisasi rakyat.
[16] Termasuk adalah kekuatan-kekuatan populis khususnya dari elemen-elemen nasionalis, maupun kelompok-kelompok fundamentalis Islam yang mengusung slogan anti-kapitalisme seperti Hizbut Tahrir dengan tawaran Khilafah Islamiyah, atau bahkan PKS yang lebih moderat.
[17] Jurnal Bersatu barangkali bisa menjalankan fungsi itu. Dalam edisi Mei 2008, berbagai fragmen kiri memberikan catatan evaluasi 10 tahun kejatuhan Suharto dan mengutarakan pandangannya tentang Pemilu 2009.
[18] Didahului dengan konferensi-konferensi dan diskusi-diskusi terbuka, semacam pra-Kongres, untuk ajang perdebatan terbuka. Konferensi “Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal” yang baru-baru ini digelar di kampus UI bisa menjadi acuan. (Konferensi ini diadakan oleh komunitas NGO bekerjasama dengan Puskapol FISIP-UI, dibuka oleh Rektor UI dan diisi dengan orasi politik Ahmad Syafiie Maarif dan Sri-Edi Swasono, memberikannya bobot akademik. Sayangnya tidak ada peran signifikan fragmen-fragmen gerakan selain membuka ruang perdebatan di kampus yang menjadi sarang neoliberalisme tersebut.)
Read More...

12 Mei 2008. Memperingati peristiwa berdarah sepuluh tahun silam, gelombang unjuk rasa merebak di penjuru negeri. Kali ini dengan momentum kenaikan BBM yang akan segera diterapkan oleh pemerintahan SBY-JK. Dengan suasana menjelang peringatan 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional, pemerintah merasa begitu percaya diri untuk melakukan kebijakan anti-rakyat miskin. Aksi-aksi pun digelar di berbagai kota. 20 Mei, Front Rakyat Menggugat (FRM) memobilisasi massa, mengusung Rizal Ramli sebagai tokoh elit yang menentang kebijakan neoliberal SBY-JK. Esoknya, 21 Mei menjadi puncak mobilisasi massa besar-besaran, hingga ke kota-kota terkecil, dan bentrok di mana-mana, termasuk di depan Istana. Dua kekuatan lain berskala nasional, Front Pembebasan Nasional (FPN) dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) memobilisasi jaringannya dalam aksi-aksi tersebut. 23 Mei malam, pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Beberapa kelompok melancarkan aksi malam itu juga. Di kampus Unas, polisi menyerbu kampus dan menangkapi mahasiswa. Mahasiswa melancarkan protes di berbagai kampus dengan membakar ban dan melempari polisi dengan batu dan molotov. Beberapa orang aktivis dikabarkan diculik dalam kaitannya dengan aksi-aksi protes itu.

Setelah semua hiruk-pikuk ini, apakah hanya akan berakhir sebagai "momentum" belaka? Empat tahun SBY-JK berkuasa, setelah mematut-matut diri dengan politik pencitraan yang bak tebar pesona, atau lempar urusan ke pemerintahan daerah, atau menggeser konflik ke daerah-daerah melalui ajang pilkada langsung, di titik inilah kontradiksi Negara dengan rakyat (baca: gerakan) baru dibangkitkan. Jika sejak awal, sejak 100 hari berkuasanya SBY-JK, gerakan menghakimi kegagalan SBY-JK, atau seruan cabut mandatnya Hariman cs, baru sekaranglah serangan itu baru benar-benar terarah kepada Negara (baca: rejim neoliberal SBY-JK). Kepeloporan itu nyatanya belum mampu memimpin massa rakyat untuk bergerak melancarkan aksi-aksi protes. Gerakan protes baru dilancarkan secara reaksioner oleh sopir-sopir angkutan menuntut kenaikan tarif. Di Jakarta dan Surabaya, buruh menuntut kenaikan upah sebagai konsekuensi dari naiknya harga-harga akibat kenaikan harga BBM.

Dengan suasana rivalitas antar-capres menjelang Pemilu 2009, gejolak protes BBM ini dengan mudah dikanalisasi ke saluran-saluran demokrasi liberal, dikooptasi oleh elit-elit di parlemen. Sejumlah kalangan berniat mengajukan hak angket atau interpelasi, ada pula wacana pemakzulan. Menkeu Sri Mulyani dengan berang menuding sejumlah tokoh "mantan menteri" (baca: Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie) sebagai "ekonom tak bermoral" (dalam wawancara di MetroTV). Dua kubu yang berseteru: pendukung dan penentang mazhab neoliberalisme. Jika protes-protes jalanan ini hanya melulu dimuarakan ke pemilu, alangkah pahitnya: berpeluh-peluh di bawah terik matahari, dengan pentungan aparat, dicaci pengguna jalan yang merasa terganggu oleh aksi bakar ban dan lempar batu-molotov, sementara lagi-lagi elit politik yang menuai hasilnya. Dengan kondisi gerakan yang tidak mampu merespon pemilu dengan melakukan intervensi maksimal melalui pendirian sebuah partai elektoral, bahkan upaya terbatas Papernas pun takkan mampu menghadirkan perubahan secara berarti, maka ironi politis ini harus bisa disiasati kawan-kawan gerakan dengan terobosan politik yang lebih canggih lagi.

Strategi neoliberalisme untuk institusionalisasi demokrasi liberal, upaya untuk mengarahkan konflik-konflik sosial akibat dampak kebijakan yang memiskinkan rakyat ke dalam lembaga-lembaga formal, mengisolasinya, harus dilawan dengan membangkitkan kembali partisipasi rakyat. Jika Amerika Latin dengan proyek sosialisme abad 21 yang konsep intinya adalah "demokrasi partisipatoris" bisa menjadi inspirasi, maka strategi mengalahkan neoliberalisme haruslah merupakan upaya membangkitkan partisipasi luas massa rakyat, keterlibatan mereka dalam penolakan setiap bentuk kebijakan anti-rakyat, termasuk soal BBM ini. Dengan kenyataan bahwa pemerintah dan parlemen sama-sama berfungsi sebagai agen-agen imperialisme, bahwa kritik-kritik parlemen tak lebih upaya delegitimasi menjelang pemilu, maka membangun struktur kontra-Negara borjuis adalah prasyarat untuk sebuah pemerintahan alternatif pro-rakyat. Pemerintah dengan mudah mengeluarkan kebijakan tanpa peduli kritik, meskipun mereka mengklaim mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Ini harus dilawan balik dengan menyuarakan kembali aspirasi rakyat, bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah melalui konsultasi publik, dan tidak cukup mempercayakan pada kontrol parlemen. Kebijakan menaikkan harga BBM yang telah telanjur keluar ini harus diprotes dengan menggalang petisi penolakan, sebuah aksi referendum rakyat, konsultasi politik kerakyatan. Gerakan yang terlibat aktif dalam protes-protes menentang kenaikan BBM harus menggalang komite referendum untuk mendistribusikan surat-surat suara, membangun TPS-TPS di basis-basis massa dan kantung-kantung rakyat miskin, mahasiswa membuka posko dan TPS di kampus dan lingkungan kos-kosan, atau serikat-serikat buruh di lingkungan pabrik dan kos-kosan buruh. Secara formalitas, aksi referendum ini bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga formal seperti parlemen, tapi hakikatnya adalah sebuah strategi delegitimasi radikal, membangkitkan partisipasi publik, dan mewadahi kekuatan-kekuatan yang bergerak, menyalurkan energi perlawanan untuk membangun struktur kontra-Negara borjuis, dan menyatukan elemen-elemen kiri yang terpecah-pecah.

Jika selama ini golput adalah pemenang pemilu/pilkada yang sebenarnya, maka sebuah referendum rakyat adalah jauh lebih berbobot ketimbang memboikotnya.
Read More...