Menolak Boediono: Mencegah Antek Neoliberalisme Memerintah 5 Tahun Ke Depan

Sehari menjelang berakhir masa pendaftaran paket capres-cawapres di KPU, pasangan SBY-Boediono siap dideklarasikan malam ini di Sabuga ITB, Bandung. Kubu PDIP tidak mau kalah. Setelah berlarut-larut tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra yang saling ngotot mengajukan capres masing-masing, dan perpecahan Koalisi Besar setelah JK-Win membentuk blok sendiri, direncanakan Jumat siang ini juga akan segera dideklarasikan pasangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro). Di kubu SBY, partai-partai Islam papan tengah yang sebelumnya siap berkoalisi, dan menawarkan tokohnya masing-masing sebagai cawapres SBY, menyatakan kekesalan terhadap pilihan Boediono, dari kalangan profesional, bukan parpol. Isu bahwa Boediono adalah kompromi untuk merangkul PDIP sempat santer beredar.

Bagi SBY, pilihan cawapres Boediono adalah paling rasional. Sesuai slogannya "Lanjutkan!", yang tidak lain bermakna kontinuitas (keberlanjutan) neoliberalisme, SBY mengharap tim ekonomi yang nantinya bakal dipimpin Boediono mampu menghadapi badai krisis global yang dampaknya baru akan terasa di Indonesia pasca-Pemilu 2009. Amien Rais yang dalam karya masterpiecenya "Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia" gencar mengkritik praktik neoliberalisme pasca-reformasi menuding Boediono sebagai penubuhan atau simbolisasi neoliberalisme di Indonesia.

Bagi gerakan rakyat, panggung Pemilu 2009 menjadi momentum yang sulit. Sejumlah aktivis dan mantan aktivis 98 memilih bergabung dengan kekuatan politik mainstream. Papernas bergabung dengan PBR, tapi gagal masuk Senayan setelah hasil pemilu legislatif menunjukkan PBR tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold. "Blok ekstra-parlementer", yang sebelumnya mengkristal dalam blok FPN dan FPR dalam momentum penolakan kenaikan BBM setahun silam, kembali mencair, tak mampu melakukan respon berarti selain mengkampanyekan golput, dengan mobilisasi massa yang minim. Momentum May Day yang semestinya menjadi ajang penyuaraan kaum buruh, mahasiswa dan rakyat terhadap koalisi elit politik yang tidak peduli bahkan anti-rakyat miskin, tak bergaung, kalah oleh isu kesepakatan Koalisi Besar dan penangkapan Antasari Azhar, ketua KPK.

Elite politiklah yang memenangkan propaganda Pemilu 2009. Prabowo, meskipun menggunakan kendaraan Gerindra yang baru (dan relatif kecil perolehan suaranya), gencar beriklan dengan retorika populis kerakyatan, dan sempat mewacanakan pengunduran pemilu legislatif dengan santernya kasus manipulasi DPT. Kisruh DPT menjadi pertaruhan bagi incumbent SBY melalui Departemen Dalam Negeri yang mengeluarkan data kependudukan sebagai acuan penyusunan DPT oleh KPU. Prabowo juga, bersama Blok Megawati/Teuku Umar, melontarkan isu pemboikotan Pilpres jika kasus DPT tidak segera dituntaskan. Memboikot Pilpres berarti akan menyisakan SBY maju sendirian, hingga KPU dan pemerintah berniat mengeluarkan Perpu Calon Tunggal. Dari kubu SBY, black propaganda terhadap Prabowo, yang menjadi satu-satunya rival terkuat dengan tingkat elektabilitas yang melampaui Megawati maupun Jusuf Kalla, dilancarkan dengan isu penolakan capres-cawapres pelanggar HAM. Di Facebook sempat ramai beredar profile picture "Awas Pembunuh di Sekitar Kita!" yang secara tidak langsung menunjuk Prabowo.

Dengan majunya tiga pasangan capres-cawapres, dipastikan SBY tidak akan melenggang mulus dalam satu putaran pilpres. Dengan kemenangan besar Demokrat dalam pemilu legislatif, dan berbagai survei yang masih mengunggulkan SBY di posisi pertama, kubu SBY/Demokrat merasa sangat percaya diri bisa memenangkan pilpres dengan mudah. PKS, teman koalisi SBY, mengeluhkan arogansi kubu Demokrat yang menganggap SBY berpasangan dengan siapapun pasti lolos. Ibaratnya, kemenangan SBY sudah 99%, sisanya 1% menjadi kewenangan Tuhan. Tapi, penunjukan Boediono sebagai cawapres pendamping SBY, segera menuai kritik dan serangan, baik dari teman koalisi (PKS-PAN-PPP-PKB) maupun dari luar. Kamis 14 Mei 2009, dua kelompok aksi menolak Boediono digelar di Jakarta, sedang kalangan wartawan yang menjadi korban kekerasan satpam BI ketika hendak mewawancarai Boediono, menggelar aksi solidaritas di Bandung.

Bagi gerakan yang menolak Pemilu 2009 sebagai pemilu elite, ajang pilpres -- dengan majunya Boediono -- menyediakan momentum dan menjadi sasaran tembak yang sangat tepat. Dengan memfokuskan serangan pada Boediono, sebagai simbolisasi neoliberalisme [bersama-sama dengan Sri Mulyani], akan menghambat SBY melaju ke putaran kedua pilpres. Menyerang Boediono tidak berarti mendukung pasangan capres-cawapres lainnya. Isian propaganda juga tetap menjadikan penolakan seluruh proses Pemilu 2009 dan hasil-hasilnya dan menyerang semua elite politik. Tetapi serangan ke Boediono, jika tidak mempersulit SBY, maksimalnya adalah menggusur SBY dari putaran pertama pilpres. Menggagalkan SBY masuk putaran kedua berarti kemenangan besar bagi gerakan rakyat, atau kemenangan kecil dalam membangun persatuan gerakan anti-neoliberalisme, dan berarti mencegah antek neoliberalisme, Mafia Berkeley era reformasi, memerintah untuk lima tahun ke depan.

Lalu bagaimana dengan Mega-Pro dan JK-Win? Menggusur SBY-Boediono tentu saja akan memberi keuntungan bagi mereka. Tapi bukan itu poinnya. Kasarnya, masih ada putaran kedua dan pelantikan, yang masih menyediakan momentum-momentum berikutnya. Tapi, pilihan taktik untuk memfokuskan serangan pada Boediono akan memberikan energi untuk melawan incumbent SBY dan memberikan capaian yang kasat mata. Penyatuan gerakan, mobilisasi massa, aktivitas pengorganisasian rakyat, menjadi lebih bermakna dengan capaian di tangan.

“GOLPUT, ATAU COBLOS PBR (PAPERNAS)”? [1]

Setelah riuh-rendah aksi BBM menyurut, dan isunya diserap ke parlemen melalui pembentukan Pansus Angket BBM, konteks politik Indonesia sepenuhnya mengarah ke panggung Pemilu 2009. Wacana pertentangan kaum muda versus kaum tua kembali mengemuka, kini memunculkan tokoh-tokoh yang mendeklarasikan diri sebagai capres independen – setelah sebelumnya kaum tua terlebih dahulu ancang-ancang, tentu saja melalui kendaraan partai politik. Dan di tengah-tengahnya, PKS mencoba mencuri kesempatan dengan mengumumkan “capres balita” (bawah 50 tahun), tentu saja dari kubunya sendiri[2]. Jika melihat kasus Amerika Serikat, kemenangan Barack Obama yang mengusung isu perubahan berhasil menggusur Hillary dari kontes konvensi capres Demokrat – karena Hillary masih dikaitkan dengan nama suaminya, Bill Clinton, kekuatan lama. Pada Pemilu 2004, SBY/Demokrat berhasil memenangkan pertarungan pilpres dengan membawa isu yang sama: perubahan. Publik mengelu-elukannya, memberikannya 60% suara mayoritas. Kini dengan kemerosotan citra SBY, dan kegagalan partai-partai lama untuk mempertahankan dukungan publik – tecermin dari kekalahan beruntun Partai Golkar di panggung pilkada langsung – , siapa yang menyatakan dirinya sebagai alternatif bisa menjadi sintesis dari proses dialektika dalam lanskap politik mainstream.[3]

Persoalannya kemudian, siapa calon alternatif dari gerakan? Lebih mendasar lagi, apakah gerakan melihat perlu tidaknya bersikap dalam Pemilu 2009 – ekspresi ketidakpercayaan terhadap proses-proses politik yang ada, yang melihatnya semata-mata sebagai cerminan politik borjuasi. Papernas memilih masuk ke panggung Pemilu 2009, dengan menggunakan bendera PBR, atau mengajukan calon-calonnya dalam pilkada calon independen dan DPD. Taktik subordinasi ke “parpol borjuasi” ini dikecam habis-habisan oleh splitter-nya, KPRM-PRD, atau sekarang berubah nama menjadi PPRM. Memilih radikalisasi di basis-basis rakyat, PPRM mendorong terbentuknya aliansi politik baru Front Pembebasan Nasional (FPN) selama aksi-aksi BBM[4], sedangkan Papernas memilih berkoalisi dengan elit politik yang tergabung dalam Komite Bangkit Indonesia (KBI) dengan tokoh sentralnya Rizal Ramli[5]. Sementara Papernas/FRM menguasai panggung nasional (baca: Jakarta), PPRM berhasil mengkonsolidasikan cabang-cabangnya melalui taktik FPN[6].

Di luar spektrum gerakan yang masih “solid” mengatasnamakan organisasi, diaspora mantan aktivis (PRD) melalui berbagai partai politik juga menjadi fenomena yang jamak. Dalam HUT PRD ke-12 yang berlangsung sederhana di kantor Papernas[7], sejumlah mantan pentolan PRD menyatakan kesediaannya mendukung siapa pun mantan aktivis PRD yang akan maju melalui kendaraan apa pun. Klaim yang cenderung bombastis ini masih bisa dipertanyakan kembali, mengingat proses-proses politik masih terus berlangsung, dan tidak ada mekanisme yang solid untuk mengatur “dukungan resmi” diaspora aktivis selain terbatas pada forum KBRD, yang tentu saja tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Tapi pilihan untuk maju, meskipun tidak lagi melalui alat politik PRD (atau splitter-nya), harus dilihat sebagai kecenderungan baru – terlepas dari analisis apakah ini menguntungkan atau merugikan gerakan, atau sama sekali tidak berdampak[8]. Barangkali, satu-satunya yang relatif paling berhasil adalah PRA, dengan konteks sebatas lokal Aceh, diuntungkan dengan terbukanya ruang kebebasan pasca-kesepakatan Helsinki dan perlucutan senjata GAM yang melahirkan partai-partai lokal[9].

***

Kooptasi aktivis ke dalam politik mainstream adalah kenyataan yang sulit dihindarkan, baik secara perorangan atau pun dengan pilihan parlementarisme Papernas[10]. Situasi (kemenangan) demokrasi liberal (atas demokrasi kerakyatan) menyediakan jalan ke arah sana. PRD sendiri, di era kediktatoran Orde Baru, menyerukan tuntutan Demokrasi Multipartai Kerakyatan sebagai antitesis terhadap “tidak adanya demokrasi di Indonesia”[11]. Tapi dengan perubahan-perubahan politik yang begitu cepat selama krisis 1997, PRD tidak mampu mewadahi capaian yang berhasil didobraknya sendiri, dan akhirnya kehilangan momentumnya. Justru PKS-lah yang menuai kemenangan di atas darah dan nyawa sejumlah kader PRD. Kemunculan PPRM, mengutip kalimat Max Lane, adalah upaya untuk memurnikan kembali tradisi gerakan massa yang pernah dibangun PRD di era kediktatoran, di tengah-tengah situasi kebebasan demokrasi liberal. Sedangkan Papernas melihatnya sebagai “perubahan situasi” yang “membutuhkan cara-cara berpolitik yang baru”, dengan slogan “Politik Banting Setir”-nya.

Antara menolak atau masuk ke kancah Pemilu 2009 bukanlah sesuatu yang fundamental dalam upaya memenangkan pembebasan rakyat. Baik menolak (dengan istilah boikot, golput, atau apapun) maupun yang berpartisipasi (dengan kendaraan apapun) tampak menggunakan pendekatan yang berbeda dan cara-cara berpolitik yang berbeda (bahkan terkesan diametral), tapi sejatinya adalah strategi-taktik yang sama: upaya mengintervensi momentum pemilu(-borjuasi). “Polarisasi” ini semakin menguatkan fragmentasi gerakan, alih-alih memperkuat persatuan[12]. Melemahkan ketimbang memperkuat. Rakyat tidak melihat mana kekuatan pembebasnya yang sejati yang harus didukung, seperti halnya dalam ritual pemilu lima tahunan rakyat dipusingkan dengan puluhan tanda gambar.

Yang lebih pokok dari kontestasi fragmen-fragmen kiri ini adalah: penyatuan ekspresi politik yang beragam. Pada kenyataannya, fragmen yang beragam ini belum menjadi alternatif sebenarnya, meskipun wacana yang diusungnya telah menjadi isu mainstream (baca: anti-neoliberalisme). Setting politik pasca-reformasi belum sepenuhnya menuntaskan warisan Orde Baru – atau dalam bahasa klasiknya “revolusi demokratik belum dituntaskan”. Max Lane menyebut fenomena “penghancuran politik kerakyatan pasca-1965”, baik secara fisik (pembantaian massal), organisasi (pelarangan PKI), dan ideologi (anti-komunisme). Keberhasilan Golkar bertahan selama reformasi, dan tetap bertahannya partai-partai lama penyangga Demokrasi Pancasila (PDIP, PPP, maupun pecahan-pecahannya seperti PKB dan PAN[13]), mencerminkan tidak adanya ekspresi politik kerakyatan pasca-runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya bangunan politik Orde Baru membuka ruang bagi berbagai ekspresi politik yang terkekang, menghancurkan sentralisme politik dengan berbagai konsekuensinya (korupsi yang merajalela ke daerah-daerah, merosotnya tingkat kesehatan karena dihapuskannya program-program khas Orde Baru seperti posyandu dan KB, dsb), dan melahirkan berbagai organisasi politik dan serikat-serikat rakyat. Hingga pada titik ekstremnya adalah konflik SARA di Ambon, Poso dan Sampit. Rakyat Indonesia telah belajar banyak dari semua itu, dan mereka telah mampu membangun alat-alat politiknya sendiri, belajar dari kekuatan pelopornya. Hanya saja, kehancuran politik kerakyatan, meskipun menurut Pram sudah mulai muncul kembali benih-benihnya sejak era keterbukaan di penghujung kejayaan Orde Baru, belum berhasil dibangkitkan kembali[14].

Reformasi 1998 memang sebuah revolusi borjuis. Tapi yang lebih pokok adalah: bagaimana menuntaskannya. Dan untuk itu, harus ada ekspresi kerakyatan di dalamnya, alih-alih sebuah “demokrasi tanpa kiri”. Masalahnya, bagaimana bisa jika tidak pernah ada satu pun partai kiri yang bisa masuk ke panggung pemilu (dengan pengecualian PRD pada Pemilu 1999) – dan hampir tidak ada celah untuk maju secara independen melalui sebuah partai kiri[15]. Persoalannya adalah: kekuatan subjektif organisasi-organisasi kiri terlalu lemah, meskipun pengaruh politiknya melampaui kekecilannya. Dan mereka tidak mampu keluar dari warisan kehancuran politik kerakyatan, membawanya terus-menerus berada di bawah bayang-bayang kekuatan borjuasi. Yang dibutuhkan adalah munculnya kembali ekspresi politik kerakyatan, dan itu menuntut sebuah forum massal untuk mempertemukan berbagai spektrum ideologis, bahkan terbuka untuk spektrum non-kiri sekali pun yang selama ini memainkan ilusi kerakyatan, dengan platform anti-neoliberalisme[16]. Kongres rakyat, atau semacam Forum Sosial, adalah wadah yang signifikan untuk membuka wacana politik kerakyatan, dengan mobilisasi massa dari (terutama) berbagai organisasi kiri, dengan sesi-sesi seminar yang bisa menjadi ajang perdebatan analisis dan strategi-taktik yang terbuka di depan massa. Sekat-sekat sektarianisme menjadi tidak ada gunanya bagi massa, meruntuhkan fragmentasi. Siapa yang bisa memberikan wacana yang paling maju akan diterima oleh massa, siapa yang membuntut akan ditinggalkan.

Sebelumnya, masih ada satu tahapan lagi yang harus dilalui. Sebuah jurnal untuk menampung perdebatan harus diluncurkan[17], yang akan menjadi embrio bagi kepanitiaan untuk mengorganisasikan acara Kongres Rakyat[18]. Jika selama ini perdebatan hanya muncul di milis-milis, di debat-debat sporadis, di media-media terbitan masing-masing, atau di orasi-orasi lapangan, jurnal menjadi sarana tertulis yang bisa diakses luas oleh kalangan aktivis. Strategi-taktik yang dipilih masing-masing fragmen gerakan boleh diterapkan sendiri-sendiri, begitu pula dinamika organisasi yang ada – perpecahan dan penyatuan – , tapi perdebatan melalui sebuah jurnal menjadi batu ujian bagi lapisan aktivis yang menjadi harapan bagi rakyat dalam proses pembebasan yang sejati.


[1] Judul tulisan ini terinspirasi dari slogan PRD pada Pemilu 1999: “Boikot Pemilu atau Coblos PRD!” Belakangan PRD/Papernas menganggap slogan ini membingungkan rakyat, dan memutuskan untuk sepenuhnya mengembangkan strategi parlementarisme. Menurutku, setidaknya pada masa itu, slogan itu berarti PRD berpartisipasi dalam pemilu untuk memenangkan mereka yang masih percaya pada proses pemilu sebagai sintesis reformasi, sekaligus mendukung tuntutan gerakan prodemokrasi yang lebih radikal yang melihat pemilu sebagai ilusi rejim Habibie-ABRI. Suara nol koma sekian yang diraih PRD seharusnya ditambahkan dengan sebagian dari mereka yang memilih golput atau memboikot pemilu.
[2] PKS berpeluang mengambil keuntungan dari kemerosotan citra partai-partai besar (Golkar, PDIP, PPP, PKB) dan menguatnya isu kepemimpinan kaum muda, dengan memposisikan diri sebagai “partai kaum muda”. Antara Pemilu 1999 dan 2004, PKS berhasil melipatgandakan suaranya, mengalahkan PAN dan PBB, dan mendudukkan tokohnya sebagai ketua MPR serta berada di pemerintahan bersama Demokrat (SBY) dan Golkar (JK). Tetapi pilihan politik bergabung dengan koalisi neoliberal SBY-JK menurunkan citra PKS di mata rakyat, bahkan di tingkat konstituennya. Memanfaatkan momentum pilkada langsung, PKS “meninggalkan” serangan frontal terhadap pemerintahan – meskipun tetap mengaku bersikap “mitra koalisi yang kritis (critical support)” – dan memobilisasi massa pendukungnya untuk mendukung kandidat-kandidat kepala daerah yang diajukannya. Kegagalan PKS memposisikan diri sebagai partai anti-neoliberal yang sejati, dan semata-mata terbatas pada peran kritisnya yang justru dinilai plintat-plintut (mengingat posisinya juga berada di pemerintahan), berpotensi semakin menurunkan tingkat dukungan publik. Menghadapi kemerosotan citra (dan ideologi) partai, alih-alih memperkuat dukungan rakyat, elit pimpinan PKS – yang jelas tidak mencerminkan karakter kelas proletariat dan rakyat miskin, lebih pada kelas borjuasi kecil – justru berusaha menggapai-gapai posisi-posisi di struktur kekuasaan. (Jika nantinya partai ini ditinggalkan massa, setidaknya mereka sudah punya posisi-posisi di kekuasaan.) Inilah yang diyakini elit PKS dengan tekad meraih 20% suara dan posisi 3 besar dalam Pemilu 2009, sebagai prasyarat untuk mengajukan calonnya sendiri dalam pilpres. PKS mungkin tidak akan sanggup memenuhi target tersebut, atau setidaknya sedikit di bawah target, dan memutuskan mengajukan paket capres-cawapres bersama partai(-partai) lain. Bisa saja paket capres PKS menang, tapi ini justru menjadi sinyal ke depan bakal merosotnya citra PKS sebagai alternatif sejati di mata rakyat.
[3] Kekalahan beruntun Partai Golkar di pilkada hampir bersifat mutlak. Tapi “kemenangan PKS” – dengan mengambil kasus Jawa Barat dan Sumatera Utara – tidak bisa dijadikan ukuran, karena sebelumnya PKS pun terjungkal di Sulawesi Selatan ketika berkoalisi dengan Golkar. Opini media massa mengarahkan fenomena ini pada kemerosotan partai politik (lama), dan Golkar menjadi simbolisasinya, sebagai partai pilar Orde Baru dan tetap bertahan melawan badai reformasi. Isu kemerosotan parpol ini pula yang diakomodasi dengan dibentuknya sistem bikameral (DPR dan DPD), pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, serta dibolehkannya calon independen bersaing di pilkada.
[4] Elemen-elemen utama FPN adalah PRP, PPRM dan SMI/FPBJ/PPI. PRP yang mengklaim sebagai pengisi kekosongan politik kelas pekerja dan “belajar dari kegagalan PRD menghimpun kelas pekerja” terang-terangan menyatakan diri menolak Pemilu 2009 dan memilih bersikap golput. SMI adalah organisasi mahasiswa baru evolusi dari komite-komite aksi 98, tidak ada hubungan dengan PRD, tapi membawa semangat ideologi kerakyatan yang kental, memisahkannya dengan komite-komite aksi lainnya yang telah terkooptasi oleh partai-partai politik mainstream. FPBJ adalah organisasi buruh yang dibangun oleh para aktivis SMI. PPI adalah blok politik SMI dengan organisasi-organisasi rakyat yang dibangunnya. Di luar FPN dan Papernas/FRM adalah Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang didominasi FMN/AGRA. Dalam konteks politik gerakan, cenderung sangat sektarian, sulit diajak beraliansi dengan tendensi yang lain. Ada pula FPPI yang tidak membentuk aliansi nasional, bahkan dalam kasus Yogyakarta dikeluarkan dari aliansi setempat karena perselisihan antar-organ.
[5] “Konsisten” dengan “politik-elitis” – mengutip serangan politik PPRM – , Papernas berhasil mencuri panggung politik dengan keberhasilan mendesakkan lolosnya Angket BBM melalui mobilisasi radikal mahasiswa di depan DPR/MPR dan kampus Atmajaya. KBI menjadi sasaran tembak pemerintahan SBY-JK, sekjennya Feri Juliantoro ditangkap polisi, Rizal Ramli dicopot dari jabatan komisaris Semen Gresik, dan sekretariat KBI digeledah polisi. Sebelumnya, pada aksi 21 Mei di depan Istana, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam FRM ditangkapi polisi karena bentrok dan melemparkan molotov.
[6] Pertentangan antara PPRM dan Papernas soal klaim 14 mahasiswa yang ditangkap polisi dalam aksi BBM di Ternate mencerminkan pertarungan kedua kubu di cabang-cabang yang terbelah sejak perpecahan Mayoritas vs Minoritas. PPRM yang sebelumnya hanya menguasai tiga provinsi (Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur) berhasil menginisiasi pembentukan FPN di kota-kota di luar ketiga provinsi.
[7] Pemilihan lokasi yang bersifat “tidak netral” ini menurut penyelenggaranya semata-mata karena tidak adanya dana untuk menyewa tempat yang lebih representatif. Atau barangkali secara politis, Papernas/PRD sangat percaya diri untuk bersiap-siap memasuki pentas Pemilu 2009 dan tidak memerlukan “dukungan” dari elemen-elemen splitter-nya.
[8] Analisis bahwa mereka terkooptasi, atau dilandasi kepentingan pribadi, tentu saja sangat mudah diterapkan. Yang sulit adalah apakah majunya mereka ke politik mainstream akan memberikan dampak positif bagi gerakan, di tengah-tengah apatisme publik, dengan tingkat kepercayaan yang terus menurun kepada institusi demokrasi liberal. Penurunan tingkat dukungan ini oleh media borjuasi dikambinghitamkan pada isu korupsi dan perilaku amoral para wakil rakyat di DPR. Lucunya, media pun mempertahankan mekanisme pemilu sebagai jalan keluar untuk menggantikan wakil-wakil rakyat dan para pejabat yang korup itu, tanpa ada jaminan apakah para penggantinya nanti tidak akan mengulangi perilaku yang sama.
[9] Tentu saja masih persoalan berat bagi PRA untuk membuktikan diri sebagai “alternatif” setelah kemenangan GAM dalam pilkada Aceh, dan kini dengan dukungan Partai SIRA. Belum lagi partai-partai nasional pun masih bisa bertarung di Aceh, meskipun barangkali dukungan kepada partai-partai lokal masih akan cukup besar – setelah bertahun-tahun Aceh “dijajah” oleh Jakarta (baca: partai-partai nasional). Apakah PRA bisa menjadi sukses dalam skala lokal yang bisa menjadi preseden positif di tingkat nasional masih harus diuji kembali.
[10] Aku tetap menggunakan istilah “kooptasi aktivis” untuk taktik parlementarisme Papernas, dalam arti terserapnya aktivisme Papernas ke dalam politik mainstream ketimbang “strategi parlementarian” yang berbasiskan gerakan massa. Kondisi serupa dihadapi oleh CPN-ML di Nepal yang memilih garis parlementarian dan gagal memenangkan tuntutan programatik rakyat, sementara di luar kekuasaan kaum Maois (CPN-M) melancarkan perang gerilya dengan program reformasi agrarianya yang berhasil merebut hati rakyat. Maois akhirnya memenangkan perang. Monarki Nepal dihapuskan, dan Maois masuk ke dalam pemerintahan republik.
[11] Kalimat pertama dalam Manifesto PRD tahun 1996.
[12] Apakah polarisasi sebagai wujud dinamika politik harus ditangisi sebagai perpecahan yang melemahkan, ataukah merupakan rivalitas yang membangkitkan semangat berkompetisi, bisa ditafsirkan kedua-duanya. Sebagian lagi meyakini fragmentasi sebagai kenyataan alamiah, dan kelak akan kembali bersatu lagi dalam sebuah momentum politik yang tepat. Persoalan pokoknya adalah tetap: bagaimana mempersatukan gerakan, alih-alih memecah-belah gerakan.
[13] PKS bisa disebut sebagai fenomena baru. Partai ini berasal dari luar sistem politik Orde Baru, dari jaringan bawah tanah Tarbiyah, dan diuntungkan dengan aliansi Suharto-ICMI. Kegagalan PRD menjadi alternatif memberikan peluang bagi PKS untuk merebut kemenangan politik pasca-reformasi. PKS sendiri tidak membawa ideologi kerakyatan yang jelas, lebih bercirikan kelas menengah perkotaan (borjuis kecil), dengan slogannya “bersih dan peduli” (sekarang setelah memantapkan berada di kekuasaan ditambah lagi “profesional”).
[14] Yang paling merasakan sial adalah keluarga dan mantan anggota PKI dan ormas-ormasnya. Hak-hak politik mereka belum sepenuhnya diakui selama belum diakuinya peristiwa pembantaian massal 1965-1966 oleh Negara. Mereka seharusnya berhak mendapatkan kompensasi, khususnya bekas PNS dan ABRI yang dituduh terlibat atau simpatisan PKI yang dipecat dan tidak dibayarkan gajinya, dan rumah serta tanah yang disita semena-mena. Upaya konsolidasi mereka sering dibubarkan oleh milisi-milisi preman Orde Baru atas nama mewaspadai kebangkitan kembali komunisme. Stigma komunis/PKI pun masih sering digunakan untuk menghambat aktivitas gerakan rakyat pasca-reformasi.
[15] Tanpa menafikan peluang dari taktik parlementarisme Papernas maupun diaspora mantan aktivis PRD di berbagai partai politik, kecil harapan mereka bisa berbuat banyak di panggung borjuasi – bahkan untuk sekadar “mewarnai”pun tidak. Eksperimen Papernas tentu saja bisa menjadi “pembelajaran” untuk “merebut kekuasaan” dalam kerangka demokrasi liberal. Tapi keterlepasannya dari gerakan massa menyulitkan Papernas untuk bisa meraih dukungan maksimal. Akhirnya, pilihan taktik intervensi pemilu hanya menjadi sebuah siklus lima tahunan, terperangkap dalam format politik demokrasi liberal, tanpa adanya kontrol yang efektif dari organisasi-organisasi rakyat.
[16] Termasuk adalah kekuatan-kekuatan populis khususnya dari elemen-elemen nasionalis, maupun kelompok-kelompok fundamentalis Islam yang mengusung slogan anti-kapitalisme seperti Hizbut Tahrir dengan tawaran Khilafah Islamiyah, atau bahkan PKS yang lebih moderat.
[17] Jurnal Bersatu barangkali bisa menjalankan fungsi itu. Dalam edisi Mei 2008, berbagai fragmen kiri memberikan catatan evaluasi 10 tahun kejatuhan Suharto dan mengutarakan pandangannya tentang Pemilu 2009.
[18] Didahului dengan konferensi-konferensi dan diskusi-diskusi terbuka, semacam pra-Kongres, untuk ajang perdebatan terbuka. Konferensi “Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal” yang baru-baru ini digelar di kampus UI bisa menjadi acuan. (Konferensi ini diadakan oleh komunitas NGO bekerjasama dengan Puskapol FISIP-UI, dibuka oleh Rektor UI dan diisi dengan orasi politik Ahmad Syafiie Maarif dan Sri-Edi Swasono, memberikannya bobot akademik. Sayangnya tidak ada peran signifikan fragmen-fragmen gerakan selain membuka ruang perdebatan di kampus yang menjadi sarang neoliberalisme tersebut.)

Tak Cukup Sekadar Berteriak, Galang Suara Rakyat

12 Mei 2008. Memperingati peristiwa berdarah sepuluh tahun silam, gelombang unjuk rasa merebak di penjuru negeri. Kali ini dengan momentum kenaikan BBM yang akan segera diterapkan oleh pemerintahan SBY-JK. Dengan suasana menjelang peringatan 10 tahun reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional, pemerintah merasa begitu percaya diri untuk melakukan kebijakan anti-rakyat miskin. Aksi-aksi pun digelar di berbagai kota. 20 Mei, Front Rakyat Menggugat (FRM) memobilisasi massa, mengusung Rizal Ramli sebagai tokoh elit yang menentang kebijakan neoliberal SBY-JK. Esoknya, 21 Mei menjadi puncak mobilisasi massa besar-besaran, hingga ke kota-kota terkecil, dan bentrok di mana-mana, termasuk di depan Istana. Dua kekuatan lain berskala nasional, Front Pembebasan Nasional (FPN) dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) memobilisasi jaringannya dalam aksi-aksi tersebut. 23 Mei malam, pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Beberapa kelompok melancarkan aksi malam itu juga. Di kampus Unas, polisi menyerbu kampus dan menangkapi mahasiswa. Mahasiswa melancarkan protes di berbagai kampus dengan membakar ban dan melempari polisi dengan batu dan molotov. Beberapa orang aktivis dikabarkan diculik dalam kaitannya dengan aksi-aksi protes itu.

Setelah semua hiruk-pikuk ini, apakah hanya akan berakhir sebagai "momentum" belaka? Empat tahun SBY-JK berkuasa, setelah mematut-matut diri dengan politik pencitraan yang bak tebar pesona, atau lempar urusan ke pemerintahan daerah, atau menggeser konflik ke daerah-daerah melalui ajang pilkada langsung, di titik inilah kontradiksi Negara dengan rakyat (baca: gerakan) baru dibangkitkan. Jika sejak awal, sejak 100 hari berkuasanya SBY-JK, gerakan menghakimi kegagalan SBY-JK, atau seruan cabut mandatnya Hariman cs, baru sekaranglah serangan itu baru benar-benar terarah kepada Negara (baca: rejim neoliberal SBY-JK). Kepeloporan itu nyatanya belum mampu memimpin massa rakyat untuk bergerak melancarkan aksi-aksi protes. Gerakan protes baru dilancarkan secara reaksioner oleh sopir-sopir angkutan menuntut kenaikan tarif. Di Jakarta dan Surabaya, buruh menuntut kenaikan upah sebagai konsekuensi dari naiknya harga-harga akibat kenaikan harga BBM.

Dengan suasana rivalitas antar-capres menjelang Pemilu 2009, gejolak protes BBM ini dengan mudah dikanalisasi ke saluran-saluran demokrasi liberal, dikooptasi oleh elit-elit di parlemen. Sejumlah kalangan berniat mengajukan hak angket atau interpelasi, ada pula wacana pemakzulan. Menkeu Sri Mulyani dengan berang menuding sejumlah tokoh "mantan menteri" (baca: Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie) sebagai "ekonom tak bermoral" (dalam wawancara di MetroTV). Dua kubu yang berseteru: pendukung dan penentang mazhab neoliberalisme. Jika protes-protes jalanan ini hanya melulu dimuarakan ke pemilu, alangkah pahitnya: berpeluh-peluh di bawah terik matahari, dengan pentungan aparat, dicaci pengguna jalan yang merasa terganggu oleh aksi bakar ban dan lempar batu-molotov, sementara lagi-lagi elit politik yang menuai hasilnya. Dengan kondisi gerakan yang tidak mampu merespon pemilu dengan melakukan intervensi maksimal melalui pendirian sebuah partai elektoral, bahkan upaya terbatas Papernas pun takkan mampu menghadirkan perubahan secara berarti, maka ironi politis ini harus bisa disiasati kawan-kawan gerakan dengan terobosan politik yang lebih canggih lagi.

Strategi neoliberalisme untuk institusionalisasi demokrasi liberal, upaya untuk mengarahkan konflik-konflik sosial akibat dampak kebijakan yang memiskinkan rakyat ke dalam lembaga-lembaga formal, mengisolasinya, harus dilawan dengan membangkitkan kembali partisipasi rakyat. Jika Amerika Latin dengan proyek sosialisme abad 21 yang konsep intinya adalah "demokrasi partisipatoris" bisa menjadi inspirasi, maka strategi mengalahkan neoliberalisme haruslah merupakan upaya membangkitkan partisipasi luas massa rakyat, keterlibatan mereka dalam penolakan setiap bentuk kebijakan anti-rakyat, termasuk soal BBM ini. Dengan kenyataan bahwa pemerintah dan parlemen sama-sama berfungsi sebagai agen-agen imperialisme, bahwa kritik-kritik parlemen tak lebih upaya delegitimasi menjelang pemilu, maka membangun struktur kontra-Negara borjuis adalah prasyarat untuk sebuah pemerintahan alternatif pro-rakyat. Pemerintah dengan mudah mengeluarkan kebijakan tanpa peduli kritik, meskipun mereka mengklaim mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Ini harus dilawan balik dengan menyuarakan kembali aspirasi rakyat, bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah melalui konsultasi publik, dan tidak cukup mempercayakan pada kontrol parlemen. Kebijakan menaikkan harga BBM yang telah telanjur keluar ini harus diprotes dengan menggalang petisi penolakan, sebuah aksi referendum rakyat, konsultasi politik kerakyatan. Gerakan yang terlibat aktif dalam protes-protes menentang kenaikan BBM harus menggalang komite referendum untuk mendistribusikan surat-surat suara, membangun TPS-TPS di basis-basis massa dan kantung-kantung rakyat miskin, mahasiswa membuka posko dan TPS di kampus dan lingkungan kos-kosan, atau serikat-serikat buruh di lingkungan pabrik dan kos-kosan buruh. Secara formalitas, aksi referendum ini bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga formal seperti parlemen, tapi hakikatnya adalah sebuah strategi delegitimasi radikal, membangkitkan partisipasi publik, dan mewadahi kekuatan-kekuatan yang bergerak, menyalurkan energi perlawanan untuk membangun struktur kontra-Negara borjuis, dan menyatukan elemen-elemen kiri yang terpecah-pecah.

Jika selama ini golput adalah pemenang pemilu/pilkada yang sebenarnya, maka sebuah referendum rakyat adalah jauh lebih berbobot ketimbang memboikotnya.

Dua Peristiwa Mengguncang Kemapanan

Setidaknya dua peristiwa penting terjadi di bulan ini, masing-masing di dalam negeri dan di luar negeri. Dari dalam negeri: kemenangan beruntun PKS dalam pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Detil-detil tentang "fenomena PKS" bisa dibaca di berbagai media massa maupun forum-forum milis, baik yang bernada pro maupun kontra. Ada yang menyebut ini sebagai pudarnya dominasi partai-partai lama (Golkar-PDIP) dan PKS tampil sebagai kekuatan baru yang mengusung wajah kaum muda. Panggung perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2004 kini bergeser ke daerah dengan digelarnya pilkada langsung di ratusan daerah (provinsi, kota dan kabupaten). Partai politik warisan Demokrasi Pancasila -- dan gegap gempita reformasi -- makin kedodoran dengan euforia pilkada langsung yang lebih mengedepankan figur, terlihat nyata dari Pilkada DKI: Fauzi Bowo yang didukung 20 parpol harus bekerja keras untuk menghadang Adang Darajatun yang hanya didukung satu partai saja, PKS.

Jika PKS menggunakan panggung pilkada untuk mengkonsolidasikan basis-basis massanya untuk menghindari serangan politik terhadap koalisi neoliberal SBY-JK yang disokongnya dan persiapan untuk pentas politik nasional berikutnya di 2009, maka dibukanya pintu bagi calon independen untuk boleh bertarung dalam pilkada seharusnya menjadi celah bagi gerakan rakyat, untuk menguji kemampuan struktur organisasi dalam upaya perebutan kekuasaan di tingkat lokal. Papernas tampaknya mencoba memainkan taktik ini dengan mendukung Koalisi Calon Perorangan Indonesia (KCPI) yang dijurubicarai Dita Sari, tapi tanpa melibatkan elemen-elemen gerakan yang lebih luas, nasibnya bisa jadi tak jauh beda dengan koalisi partai-partai baru dan gurem ketika menentang hegemoni partai-partai besar dalam penyusunan RUU Pemilu.

***

Dari luar negeri, kemenangan Fernando Lugo dalam pemilu presiden di Paraguay -- negara miskin Amerika Latin selain Bolivia -- semakin menambah barisan pemimpin-pemimpin sayap kiri, dengan Chavez di barisan terdepan. Lugo dijuluki "pastor rakyat miskin" karena dukungannya terhadap hak-hak rakyat miskin, kental dengan ajaran Teologi Pembebasan yang membuatnya dibekukan status kepastorannya oleh Vatikan.

Sementara dari tanah tertinggi di muka bumi, Partai Komunis Nepal (CPN)-Maois berhasil merebut suara mayoritas dalam pemilu hingga memberinya kesempatan memerintah, mengancam keberadaan monarki Hindu terakhir di dunia -- Maois melancarkan perang gerilya selama bertahun-tahun menuntut penghapusan monarki dan diganti republik. Maois berjuang menyerukan land reform, berhasil merebut dukungan luas rakyat hingga tentara pemerintah tak mampu melawan, dan memaksa raja Gyanendra menggelar pemilu demokratis. Maois Nepal oleh Amerika Serikat dicap sebagai organisasi teroris, dan pergerakannya di negeri kecil yang diapit dua raksasa Asia (India dan Cina) serta berdekatan dengan basis tentara Amerika/NATO di Afghanistan dan Uzbekistan membahayakan bagi kekuatan-kekuatan imperialis. Kebangkitan Maois terbukti mampu meradikalisasi kawasan, dari aksi-aksi para biksu di Myanmar hingga Tibet. Meskipun mengusung program "revolusi nasional demokratik", yakni mengembangkan kekuatan kapasitas modal nasional sebelum melancarkan revolusi sosialis, kemenangan Maois di Nepal (dan Lugo di Paraguay) adalah bahan bakar bagi gerakan rakyat di seluruh dunia melawan neoliberalisme, membangun sistem alternatif.

Referendum untuk SBY-JK (dan Siapapun yang Berkuasa Pasca-2009)

Pemilu 2009 makin dekat, proses verifikasi partai-partai telah dimulai di tingkat Depkumham. Payung hukum UU Pemilu sudah disahkan oleh DPR. Syamsuhlbahri, anggota KPU yang sebelumnya batal dilantik karena tersandung isu korupsi pun sudah bebas dari jerat hukum dan telah dilantik oleh SBY. Penyusunan perangkat undang-undang melengkapi UU Pemilu terus berjalan, begitu pula penataan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sementara genderang perang antar-capres telah ditabuh sejak tahun lalu, dan makin memanas dengan isu kemiskinan yang menjadi tema pokok demonstrasi sejak kenaikan harga kedelai dan sejumlah bahan pokok awal tahun ini. Peringatan Hari Perempuan Sedunia 8 Maret lalu misalnya, tema ini diangkat dalam aksi di berbagai penjuru kota. Lebih-lebih beberapa hari sebelumnya, media-media massa ramai memberitakan tewasnya seorang ibu hamil bersama anaknya di Kota Makassar karena kelaparan. Pada saat hampir bersamaan, SBY mengecam para politisi – yang bakal menjadi rival di pilpres 2009 – yang menggunakan data kemiskinan versi Bank Dunia alih-alih menggunakan data “resmi” BPS. Wiranto dan Prabowo, dua petinggi militer yang pernah berseteru itu, beberapa kali meluncurkan iklan kampanye kemiskinan di media massa. Wiranto sampai harus berpura-pura merasakan “enaknya” makan nasi aking demi menunjukkan dirinya pro-rakyat miskin.

Bagaimana dengan gerakan menghadapi kontestasi ini? Papernas kabarnya didaftarkan ke Depkumham, tapi mengingat keterbatasan struktur aku tak yakin mereka mampu melaju ke babak berikutnya. Taktik “berkoalisi” dengan partai-partai yang dipastikan lolos verifikasi pun menjadi mandul setelah partai-partai peraih kursi DPR di Pemilu 2004 berhak ikut pemilu lagi tanpa perlu diverifikasi ulang. (Lucunya lagi, Menkumham bilang bahwa partai-partai ’99 pun sebetulnya boleh mendaftarkan diri lagi selama status badan hukumnya masih ada, dan dibilang bahwa pemerintah tak punya kewenangan membubarkan status badan hukum sebuah partai. Kalau begitu, ngapain repot-repot bikin partai baru, kenapa nggak maju atas nama PRD saja...??!!) Di Aceh, Partai Rakyat Aceh (PRA) telah mendaftarkan diri sebagai partai lokal dan sedang mengikuti proses verifikasi, belum tahu bagaimana nasibnya. Di level nasional, nyaris tak ada kekuatan gerakan signifikan yang berhasil menembus tahap awal proses pemilu. Partai Perserikatan Rakyat (PPR) yang digadang-gadang sejumlah LSM menawarkan kepada elemen-elemen gerakan untuk bergabung, tapi dengan keterbatasan programatiknya nyaris tidak mendapat sambutan berarti. Justru partai besutan Pius Lustrilanang, Partai Persatuan Nasional (PPN) yang terdaftar masuk proses verifikasi Depkumham. Mantan aktivis korban penculikan yang sekarang berbisnis outsourcing satpam berpusat di Bogor ini sebelumnya masuk dalam lingkaran PDIP, tapi seperti halnya para aktivis prodemokrasi kebanyakan, persinggungan dengan elit-elit dan bahkan petinggi militer membuat namanya tak bisa dikategorikan dalam kancah pergerakan radikal.

Kelompok-kelompok seperti Sarekat Hijau (sayap politik WALHI), FMN dan PRP tampaknya tak akan mengambil panggung 2009. Sementara itu KPRM-PRD, fragmen terbaru PRD, baru saja merampungkan konsolidasi nasionalnya setelah mendeklarasikan diri secara terbuka akhir Januari lalu. Perpecahan sebelumnya telah menguras banyak energi, menghancurleburkan strategi-taktik persiapan pemilu, dan mereka pun mengakui tak siap menghadapi panggung 2009. “Barangkali baru 2014 nanti,” kata Dian, aktivis LMND Sleman yang juga anggota KPRM, terkesan pesimistik. Di sisi kanan, kelompok Hizbut Tahrir (HT) bersiap-siap merebut ruang kosong yang ditinggalkan PKS setelah kegagalan koalisi pemerintahan SBY-JK memberikan janji-janjinya kepada rakyat. Beberapa waktu lalu mereka melancarkan aksi di berbagai kota dengan tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok. Ja’far, pimpinan Papernas, dengan analisis berbau konspiratif, menduga HT sengaja diprovokasi untuk melancarkan radikalisasi Islam di Indonesia. Jika situasi makin memanas, dengan gerakan kiri yang masih lemah dan kelompok-kelompok Islam moderat seperti PKS telah ditinggalkan rakyat, HT bisa muncul sebagai kuda hitam – pelopor revolusi. (Seperti kaum mullah di Iran 1979?) Masalahnya, siapa sebetulnya yang mem-back up HT? Seperti banyak kelompok Islam, belajar dari kasus isu Komando Jihad, gerilyawan Mujahidin Afghan, bahkan Al-Qaida atau Jemaah Islamiyah (JI) sekalipun, gerakan-gerakan ini mudah sekali disetir oleh tangan-tangan intelijen, dan bisa menjadi alat yang ampuh untuk membendung laju kaum kiri memimpin revolusi sosial[1].

Jadi, meninggalkan Pemilu 2009, dan memilih aksi-aksi radikal di jalanan dan basis-basis rakyat? Investasi untuk 2014, atau setidaknya pilkada calon independen kelak? Sungguh ironis, karena medan pertempuran sekarang – di tengah alam demokrasi liberal – adalah di parlemen. Tidak berarti bahwa gerakan harus meninggalkan taktik ekstra-parlementer dan sepenuhnya mengambil strategi parlementer, tapi bahwa sangat penting munculnya kekuatan legal alternatif di kancah demokrasi liberal untuk menjadi saluran radikalisasi rakyat. Pandangan seperti ini belum menjadi mainstream di kalangan gerakan, lebih-lebih setelah kegagalan PRD dengan taktik Papernas-nya, malah berbuah perpecahan. Maka tawaran “moderat” – tapi pada intinya adalah radikal – diperlukan untuk mengatasi kebuntuan situasi. Kelemahan gerakan untuk mengintervensi pemilu secara maksimal melalui pembentukan partai pemilu harus disiasati dengan pemaksimalan kampanye program memanfaatkan momentum pemilu. Sekadar memblejeti hambatan demokratik saja tentu saja tidak cukup, apalagi dengan tidak diberlakukannya ketentuan electoral threshold pada Pemilu 2009 ini dan terbukanya peluang calon independen dalam pilkada. (Paling banter di isu capres independen dalam penggodokan RUU Pilpres, itu pun jauh-jauh hari sudah menjadi materi “tabu” bagi elit-elit oligarki parpol di parlemen Senayan.) Perlu sebuah kampanye nasional yang mengaitkan isu kemiskinan dengan kegagalan pemerintah, dan ini tidak terbatas sebatas pada SBY-JK, tapi juga semua elit politik lama yang hendak maju di Pilpres 2009. Aksi-aksi menagih janji dan cabut mandat SBY-JK sebelum-sebelumnya harus didorong maju, di tengah-tengah kampanye saling menjatuhkan antar-capres saat ini. Jika proses delegitimasi pemerintahan ini hanya semata-mata dimuarakan pada pertarungan Pilpres, maka gerakan tidak akan mendapat apa-apa. Apalagi dengan “kuatnya” mandat SBY-JK melalui pemilihan langsung tahun 2004 lalu, membuat para pengamat borjuis yang mendambakan kestabilan politik memilih jalan aman pemilu sebagai “referendum” bagi SBY-JK: mampu terus berkuasa ataukah tersingkir dari tampuk kepemimpinan nasional.

Referendum? Pemilu tentu saja tidak bicara apa-apa soal “hukuman” untuk SBY-JK dan koalisinya. Pemilu sekadar mengalihkan tongkat kekuasaan dari satu elit ke elit lain, sirkulasi kekuasaan di lingkaran the ruling class yang tidak memberikan apa-apa bagi rakyat, apalagi tanpa kehadiran partai kiri di panggung pemilu. Sementara transisi demokrasi 2004 tidak memberikan peluang untuk pemakzulan presiden, maka jalan satu-satunya bagi rakyat untuk secara langsung “menghukum” pemerintahan SBY-JK adalah melalui jalan referendum – betul-betul referendum. Yaitu menanyakan langsung kepada rakyat apakah mereka mempercayakan SBY-JK untuk terus berkuasa atau harus lengser. Aksi-aksi delegitimasi pemerintahan yang terus berlangsung saat ini dan tidak berdampak kepada rakyat, harus dimuarakan ke sana: tuntutan untuk menggelar sebuah referendum nasional. Jika elit-elit di parlemen menolak tuntutan ini, gerakanlah yang harus mengorganisir aksi referendum, melakukan kampanye di basis-basis rakyat, aksi-aksi menuntut, diskusi-diskusi terbuka dan talkshow di media-media massa, selebaran-poster-grafiti-spanduk, dan mendistribusikan jajak pendapat kepada jutaan massa rakyat. Gerakan ini harus terkoordinasi secara nasional, untuk memberikan bobot serangan politik dan intervensi ke panggung politik nasional. Wadah koalisi gerakan ini bisa menjadi alat persatuan gerakan untuk mengatasi problem ketidaksiapan menghadapi Pemilu 2009. Referendum ini tidak hanya ditujukan kepada SBY-JK semata, tapi juga menjadi peringatan bagi siapapun yang akan mencalonkan diri dan kelak berkuasa pasca-2009. Jika janji-janji kembali diingkari, maka proses referendum yang sebenarnya melalui jalan konstitusional harus didesakkan. Ia juga menjadi pintu masuk bagi propaganda program-program alternatif anti-neoliberalisme, yang hanya mungkin diberikan oleh gerakan jika mereka kelak berkuasa, dan sarana untuk konsolidasi elemen-elemen gerakan yang sekarang terpecah-belah.



Catatan Kaki:
[1] Ingat bom Bali II? Hanya berselang sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM hampir 100%, bom meledak, tajuk media massa yang sebelumnya mengangkat aksi-aksi protes rakyat pun tiba-tiba berganti topik. Apakah kelompok JI sama sekali tidak baca koran sebelum memilih tanggal aksi peledakan? Menganggap JI semata-mata kelompok teroris anti-Barat sama sekali tidak relevan dalam pembacaan situasi. Buku terbitan DSP Australia tentang kampanye perang anti-teror yang dipimpin Amerika membedah asal-muasal kelompok Al-Qaida. Osama bin Laden adalah salah satu petinggi kelompok Mujahidin Afghanistan yang didanai CIA dan ISI (badan intelijen Pakistan) yang menjadi penyalur sukarelawan pejuang anti-Soviet dan memasok dana dan logistik. Mereka membangun pusat pelatihan di perbatasan Pakistan-Afghanistan, barangkali yang sekarang masuk “wilayah kekuasaan Taliban” di provinsi Waziristan, Pakistan utara. Para pejuang itu termasuk kaum muslim di Amerika yang dilatih di kamp-kamp militer di wilayah Amerika sebelum mereka dikirim ke Afghanistan. Sejumlah orang yang ditangkapi dalam rangkaian aksi teror WTC atau aksi-aksi sebelumnya adalah veteran Perang Afghan. Setelah Blok Soviet runtuh akhir ’80-an, kekuatan neoliberal merayakan kemenangan kapitalisme dan “berakhirnya sejarah” (mengutip buku kontroversial analis neokonservatif Francis Fukuyama). Tapi krisis kapitalisme pada 1998 memaksa perubahan strategi neoliberalisme, di tengah gelombang aksi protes yang marak sejak demonstrasi besar di Seattle akhir 1999. Project for the New American Century (PNAC), kelompok think tank neo-kon yang mendukung kemenangan Bush-Cheney pada pemilu Amerika berhasil menggolkan strategi baru penguasaan langung sumber-sumber daya melalui pendudukan layaknya zaman kolonialisme. Untuk mengubah total lanskap politik internasional, dibutuhkan taktik menciptakan histeria massa – strategi komunikasi paling efektif yang langung menusuk ke jantung setiap manusia di planet ini. Peruntuhan menara kembar WTC harus dilihat dari kerangka ini. Peristiwa September kelabu ini menjadi dalih Amerika dan koalisinya menyerbu Afghanistan, disusul kemudian dengan pendudukan Irak. Osama bin Laden, dengan Al-Qaidanya, menjadi buronan nomor satu. Pengusaha kaya Arab Saudi ini sebelumnya diketahui berbisnis dengan grup usaha Dick Cheney, wapres Amerika, dia juga menguasai proyek-proyek konstruksi di Arab Saudi termasuk perluasan Masjidil Haram di Mekkah. Kekuatan uangnya digunakan untuk mensponsori pembentukan front Islam internasional anti-Barat dan Zionis yang berevolusi menjadi Al-Qaida dan melancarkan aksi-aksi teror seperti pemboman Kedubes AS di Kenya. Para elit Muslim selalu beranggapan bahwa musuh Barat (kapitalisme?) setelah runtuhnya komunis (Blok Soviet) adalah Islam, sejalan pula dengan teori konservatif “konflik peradaban”-nya Samuel Huntington. Kapitalisme, kita tahu, adalah sistem sosial yang memecah-belah rakyat pekerja atas isu-isu rasial, etnis, agama, kasta, jender, kebangsaan, dsb. Persatuan rakyat pekerja adalah ancaman terbesar kapitalisme. Dengan jalan perang anti-terorisme, kapitalisme mengobarkan sentimen anti-Islam, dengan maraknya media massa Barat membangkitkan kemarahan umat Islam sedunia seperti kasus kartun Nabi Muhammad di koran Jyllands Posten Denmark dua tahun lalu, atau film pendek Fitna buatan politisi kanan-jauh Belanda belakangan ini. Di Eropa, isu anti-Islam ini berkembang menjadi isu anti-imigran Muslim, bahan agitasi kelompok-kelompok fasis dan konservatif, bahkan pemimpin sosdem seperti Tony Blair di Inggris. Di Perancis, negeri yang paling diguncang pemberontakan sosial kaum imigran dengan kerusuhan Paris, pernah hampir mempunyai presiden fasis setelah politisi Jean-Marie Le Pen masuk putaran kedua pilpres 2002 mengalahkan kandidat sosialis. Gerakan anti-globalisasi pun harus memasukkan isu anti-perang setelah peristiwa WTC dan Perang Irak, dan menyebabkan terbelahnya sikap kelompok-kelompok kiri radikal dalam memandang peran massa Muslim dalam konteks perlawanan anti-neoliberalisme. Beberapa kelompok terbawa anggapan bahwa Islam adalah musuh sekularisme, dus membenarkan kampanye perang anti-teror demi membela Pencerahan. Di Inggris, partai kiri SWP menggalang koalisi Stop the War Coalition yang berbasiskan umat Muslim dan sukses meluncurkan partai parlementer Respect. Sementara di Perancis, beberapa kelompok mendukung pelarangan jilbab. Di Indonesia, partai Islam PKS sukses menyingkirkan kekuatan prodemokrasi pasca-reformasi dari panggung politik, diikuti dengan menguatnya konservatisme melalui isu penegakan Syariat Islam – meskipun PKS selalu membantah tidak pernah mempropagandakan Syariat – dan penindasan kelompok-kelompok minoritas dan non-Muslim. Sejak berkoalisi dengan SBY-JK, PKS memilih jalan aman tidak menyerang agenda-agenda neoliberal pemerintah dan berkonsentrasi dengan isu pemberantasan korupsi dan belakangan strategi pilkada.

Kota yang Kutinggalkan

Awal bulan aku pulang ke Tegal, selametan sunatan Haqi, keponakan tertua. Sunatnya sih sudah sebulan lewat. Waktu "ditanggap", orangnya sudah lari-larian ke sana ke mari, nggak mau make baju rapi layaknya anak baru disunat. Tapi biarlah, mungkin ibu bapaknya sudah cukup bahagia bisa menunaikan tugas selaku orang tua Muslim pada umumnya. Sabtu pagi-pagi, aku telepon Mbak Hanx, kalau-kalau bisa bareng pulang -- dia biasanya dari Kampung Rambutan. Aku paling malas kalau harus ke pool Sinar Jaya di Cibitung, naik angkutan tiga perempat di Bekasi sangat nggak nyaman. Masih lebih mending naik P9BC lewat tol Cikunir. Tapi sepertinya situasi telah berubah. Sejak menikah setengah tahun lalu, Mbak Hanx sekarang punya "pengawal", siapa lagi kalau bukan suaminya, Mas Sofyan. Meskipun masih tinggal dan berbisnis di Tegal, sebagai suami yang baik dia rajin bolak-balik ke Jakarta. Dinas Mbak Hanx di LAPAN tidak bisa ditinggalkan, dan sepertinya tidak ada alternatif untuk pindah penempatan.

Betul, aku selisih jalan hanya kira-kira sepuluh menit. Mereka berdua sudah lepas dari terminal ketika bis yang kutumpangi sampai di Pasar Rebo. Aku bahkan masih sempat melihat bisnya lewat memutar di persimpangan, tapi keburu lapar mesti cari warung makan dan ATM BCA. Jadilah aku pulang sendiri, naik Dewi Sri ekonomi, berjarak satu jam di belakang mereka berdua. Menjelang Tegal, Mbak Hanx sms kalau Ibu sudah di rumah Mbak Yuti di Panggung. Artinya, semua acara dilangsungkan di sana. "Kepulanganku" kali itu tidak sampai menginjakkan kaki di Maribaya. Nggak ada acara khusus, hanya ramah-tamah sporadis, dan makanan yang seperti tak ada habis-habisnya. Mungkin yang agak menyenangkan ngobrol sama Mas Sofyan, cerita-cerita tentang kota Tegal... dari petilasan sejarah, revolusi berdarah dalam Peristiwa Tiga Daerah, dan peran penting desaku (Maribaya) dalam sejarah Angkatan Laut khususnya Pangkalan AL (Lanal) Tegal, sampai diabadikan untuk nama sebuah kapal, KAL Maribaya. KAL singkatan dari Kapal Angkatan Laut, kelasnya di bawah KRI. Penamaan kapal-kapal TNI-AL biasanya didasarkan atas peristiwa bersejarah. Mas Sofyan bercerita -- kebetulan dia kenal dengan komandan Lanal Tegal, dan meminta bantuan menyediakan kapal untuk riset kelautan LAPAN di Laut Jawa yang diorganisir oleh Mbak Hanx -- bahwa waktu zaman revolusi kemerdekaan dulu, ketika pasukan AL Kota Tegal dipukul mundur oleh pendudukan Belanda, dan terpaksa mundur ke arah timur serta membuat basis pertahanan di desaku, mungkin masuk lewat Kali Cacaban yang membatasi desaku dengan desa tetangga. Alur sungainya memang berkelok-kelok, cocok untuk persembunyian.

Tak sampai dua puluh empat jam, Minggu siang aku sudah berangkat kembali ke Bekasi, meninggalkan kota yang telah membentuk hidupku di 17 tahun pertama.

***

Sabtu lalu, aku meluncur ke Bandung, memenuhi undangan Novi (Mpi) dkk untuk reunian temen-temen STIKOM Bandung. Novi dan keluarganya baru pulang liburan, mereka sekarang tinggal dan bekerja di Genoa, Italia. Setengah enam bisku sudah memasuki terminal Leuwipanjang. Aku menghubungi Ari-KPK, rencanaku nanti malamnya menginap di tempat dia. Kupikir, malam Minggu dia pasti punya acara sendiri, jadi aku melenggang sendiri ke reuni STIKOM. Naik DAMRI jurusan Ledeng, mengingat-ingat kembali jalanan Kota Bandung, nuansa yang telah memudar. Turun di perempatan Paspati-Pasir Kaliki, jalan kaki mencari Kedai Bumbu Desa. Mbak-mbak front office menunjuk ke arah sudut belakang yang "sudah dibooking oleh Mbak Uning". Sudah datang beberapa orang, hanya Lupus dan Echi yang kukenal. Hampir lima tahun tak bertemu, Echi sudah membawa anaknya berusia 20 bulan. Jauh-jauh dari Purbalingga untuk bertemu teman-teman lamanya. Uning yang mengundang baru datang setengah delapan, dan Mpi setengah jam kemudian. Ari -- kebetulan sedang di Pasteur -- ku-sms dan nyamperin. Dia lupa-lupa ingat dengan Mpi dan Echi, waktu itu dia memang sudah mulai ilang-ilangan dari Partai ketika Mpi cs baru bergabung ke gerakan bersama barisan Luky cs melalui front Koalisi Rakyat Anti-Neoliberalisme (KORAN), menjelang May Day tahun 2000. Echi pernah aktif di GPK (Gerakan Pemuda Kerakyatan). Aku ingat pernah menempel poster sekitar Stasiun Hall bersama dia. Tapi yang kubayangkan bakal datang, Dita, tidak menampakkan diri hingga acara berakhir.

Boncengan motor dengan Ari, membelah udara sejuk Bandung di musim penghujan, menuju belakang sekolah Santo Aloysius dekat Jalan Dago. Mess proyek pembangunan sebuah hotel berlantai sepuluh di Dago, dekat BIP. Semalaman cerita ini-itu sampai hampir pagi, tentang kawan-kawan, tentang Partai yang terus membelah diri seperti amuba, tentang sulitnya membebaskan diri dari gerakan, tentang cita-cita di kehidupan baru yang telah berubah. Paginya, mencoba menghubungi kawan-kawan, tak ada yang bisa ditemui. Hendrik (ketua Papernas Jawa Barat) sedang pulang ke Papua, tak ada lagi yang kukenal di kampus. Masro (dulu pimpinan FNPBI Jawa Barat) pindah kerja di Rancaekek. Yang lain kayak Oyong (eks-JAKER) dan Ekek (eks-LMND) juga nggak ada atau nggak bisa ditemui. Sudahlah, seperti kata Ari, Bandung sekarang sudah sepi dari aktivisme radikal. Satu-satunya yang menghibur, singgah sejenak di Detik Bandung, berbincang-bincang di sela-sela kerjanya dengan Erna, yang biasanya namanya selalu tertera di halaman-halaman web berita Detik. Belakangan sudah agak jarang setelah pasukannya bertambah empat orang, dan bulan depan rencananya sudah akan dilaunching sebagai biro daerah. Perjuangan setahunnya yang tidak sia-sia, sejak Ramadhan 2006 ketika baru memulai training sebulannya di Warung Buncit.

Hari mulai gelap ketika bis yang kutumpangi melaju di tol Cipularang, meninggalkan kota yang telah memberiku peran di delapan tahun berikutnya.

Melampaui Batasan Demokratik

Siang itu, meskipun badan terasa kurang sehat sejak tiga minggu belakangan, kupaksakan diri pergi. Menyusuri rute klasik Kalimalang, menuju kantor PEC, di belakang Perpusnas. Aku janjian sama Kuncung mau bareng ke acara deklarasi KPRM-PRD di LBH. Sebelumnya Ardi pagi-pagi meneleponku, apa aku mau datang atau tidak. Ata pun sms. Ketemu Bocor di lantai bawah LBH, hampir setahun sejak May Day tahun lalu. Acara di lantai tiga. Gedung baru LBH seperti perkantoran, jauh lebih megah ketimbang gedung lama. Tapi kata Kuncung, nggak ada batu prasasti yang biasanya menjadi penanda gedung ini. Entah dikemanakan.

Acara sudah berjalan. Di meja panelis, para dedengkot KPRM duduk manis: Ayie – yang secara resmi disebut sebagai “juru bicara KPRM” di undangan – ,Gusur (mantan sekjen LMND yang digusur tanpa permisi), Yoyok (bulldozer FNPBI yang nggak sanggup menahan gelombang pemecatan dan restrukturisasi di tubuh partai dan ormas-ormasnya), juga ada Ganjar dan Vivi. Di luar arena forum, tokoh sebenarnya di balik KPRM lalu-lalang dengan topi Microsoft-nya, dengan tampilan layaknya anak muda di usianya yang sudah rembang. Sejumlah pentolan aktivis kiri radikal hadir di deretan bangku audiens, aku nggak begitu mengenali. Aku sudah tak terlalu paham lagi dengan peta gerakan. Di kubu Mayoritas, hadir Iwan Dwi Laksono, yang menurutku datang dengan kapasitas pribadi. Juru bicara resmi yang dikirim malah Bimbin, yang boleh dibilang selama ini tak punya konsep yang orisinil, lebih banyak berfungsi sebagai penyampai lembar-lembar instruksi. Dan kalau Ardi “menunggu-nunggu apa yang mau disampaikan Bimbin”, karena “kalau apa yang disampaikan minoritas (KPRM) sudah hapal di luar kepala”, kalimat-kalimat Bimbin dalam sesi diskusi sangat membosankan, sudah diucapkan berulang-ulang oleh banyak kawan, penjelasan yang itu-itu saja.

Perpecahan itu mungkin tragis. Di tengah momentum menjelang Pemilu 2009 yang diharapkan munculnya alternatif kaum muda, internal partai justru berantakan. Ketika PKS misalnya tengah berupaya mencitrakan diri sebagai partai pluralis dengan target tiga besar dan perolehan suara 20%, partai elektoral Papernas yang dimotori PRD tak mampu memenuhi target untuk sekadar memenuhi syarat verifikasi oleh pemerintah. Para pimpinan mayoritas mengambil jalan pintas dengan memutuskan merger ke partai kecil di parlemen PBR dengan mengorbankan kader-kader yang menentang keputusan itu, membekukan struktur di tiga provinsi, dan mereshuffle jajaran ormas yang diisi oleh kader-kader pembangkang.

Max Lane di blog KPRM edisi bahasa Inggris, mengatakan bahwa selama ini PRD adalah partai yang sangat kecil, tapi selalu berusaha menampilkan dirinya besar, dan melakukan intervensi programatik melampaui kapasitasnya. Ia mencontohkan zaman Mega-Bintang-Rakyat dan koalisi dengan PKB/Gus Dur. Pada sebuah pertemuan nasional tahun 2001 di Tawangmangu – yang kemudian kuketahui tak lebih dari “penyampaian keputusan” dari ajang kongres tertutup sebelumnya di Lampung – peserta yang hadir pun sekitar seratusan orang. Pertemuan berikutnya di tahun 2005 jumlahnya masih segitu-gitu juga, dan tak ada kemajuan kualitatif di antara kader-kader yang hadir. Katakan misalnya, mengutip kata-kata Ari Ariyanto, semestinya dalam forum-forum evaluasi organisasi, kita menghitung berapa kader yang menjadi kepala daerah, camat, lurah, ketua serikat buruh besar, ketua senat kampus, blah..blah..blah... Agak mimpi rasanya membayangkan pikiran-pikiran ambisius itu, tapi situasi demokrasi liberal – terutama dengan ajang pilkada langsung – memberi peluang itu, yang sayangnya tak mampu dimenangkan oleh PRD.

Di blog ini setahunan lalu, setelah menonton acara debat di SCTV menampikan dua mantan pimpinan PRD Budiman Sudjatmiko dan Andi Arief yang lucunya duduk di kubu berseberangan – penentang dan pendukung SBY –, aku menulis tentang fenomena kooptasi aktivis oleh partai-partai besar. Kesimpulan itu kudapatkan dari kalimat penutup laporan tentang berdirinya Papernas di majalah Socialist Review terbitan SWP. Pembebasan-PRM menyebut bahwa semua yang pernah menjabat ketua umum PRD, dari Budiman, Moty, Lakaseng, Dita Sari, dan sekarang Agus Jabo, telah terkooptasi. (Tema besar itu yang diusung dalam deklarasi KPRM, setidaknya terpampang di spanduk, undangan, dan editorial Pembebasan-PRM.) Jika partai yang mengaku sebagai pelopor pembebasan rakyat saja telah terjangkit virus kooptasi, bagaimana dengan organisasi-organisasi gerakan lain yang selama ini terbukti bergerak dalam arus besar yang dibangun PRD. Meskipun aku meyakini bahwa fenomena kooptasi itu sangatlah logis setelah kekalahan demi kekalahan yang diderita oleh gerakan pasca-reformasi, di mana banyak aktivis ‘98 yang masuk dalam kekuatan mainstream, dan tinggal menunggu waktu saja kapan saatnya struktur resmi partai pun bergeser ke sana. Waktu itu aku menyimpulkan, hanya dengan mengatasi problem kooptasi itu, partai mampu bergerak kembali dan memimpin gerakan.

Nyatanya, inilah yang kemudian terjadi. Tapi mungkin ini memang kenyataan pahit yang harus diterima untuk membersihkan diri dari wabah kooptasi. Max Lane menyimpulkan kemunculan KPRM-PRD sebagai penerus dari tradisi klasik PRD yang berorientasikan pada gerakan massa, alih-alih berharap dari koalisi dengan elit. Hanya saja yang kusayangkan adalah lepasnya momentum 2009 dari fokus KPRM. Dengan mengonsentrasikan pada konsolidasi organisasi pasca-perpecahan dan taktik radikalisasi tiga bulanan, wacana yang mengemuka di kawan-kawan adalah ketidakpercayaan terhadap taktik parlementarisme, sesuatu yang sangat lumrah dalam forum-forum diskusi di internal tapi selalu menjadi sumber ketegangan ketika diwujudkan dalam keputusan politik dan organisasi.

Aku mencontohkan dari keberhasilan taktik Chavez dalam memenangkan ajang pemilu di Venezuela, ketika dia baru saja dikalahkan dalam pertarungan kudeta yang dijanjikan akan didukung partai-partai kiri dan progresif tapi malah berakhir di penjara. Meskipun para pendukungnya berusaha meyakinkan Chavez untuk maju dalam pilpres, Chavez membutuhkan diadakannya survei untuk mengukur tingkat dukungan terhadap dirinya. Hasilnya 57% mendukung, dan dalam pemilu sebenarnya tahun 1998, suara yang diperoleh pun persis sama, 57%. Aku ingat di awal 1998, Majalah Ganesha membuat polling di kampus tentang kepemimpinan altenatif pasca-Suharto, dan beberapa bulan kemudian isu penggantian kepemimpinan nasional menjadi tuntutan di mana-mana, yang kemudian diterjemahkan menjadi turunkan Suharto.

PRD memang benar kecil adanya. Dan menurutku wajar karena lapisan aktivis maju di Indonesia pun relatif sedikit, PRD berada di kerucut lapisan itu. Kenyataan di banyak negara, bahkan di Indonesia masa Revolusi ‘45 menunjukkan sedikitnya jumlah aktivis yang berperan, mereka-mereka yang digembleng dalam periode bawah tanah setelah kegagalan pemberontakan nasional anti-kolonial pertama 1926/1927. Tapi mereka didukung oleh situasi politik yang memanas, yang membangkitkan radikalisasi massa besar-besaran, melahirkan laskar-laskar pemuda dan aksi-aksi revolusi sosial. Pengaruh politik PRD pun sangat besar, melampaui kapasitasnya, hingga menjadi musuh nomor satu Orde Baru dan tetap menjadi momok besar bagi antek-antek neoliberal di fase reformasi. Jangan dibandingkan dengan Pemilu 1999 yang hanya menghasilkan suara nol koma sekian, jauh dibanding dengan PKS misalnya, atau tentu saja PDIP sang pemenang. PKS tak banyak berperan dalam gerakan penggulingan Suharto, tidak muncul tiba-tiba pada 1998, tapi berangkat dari tradisi bawah tanah gerakan Tarbiyah era 80-an, dan akarnya berasal dari gerakan modernisasi Islam yang dimotori Bang Imad pentolan Masjid Salman ITB pada awal 70-an, belajar dari para aktivis muslim Malaysia yang banyak mendapat pasokan ideologis dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. PDIP, berasal dari partai yang menjadi pilar Demokrasi Pancasila-nya Orde Baru, tapi teradikalisasi setelah pertarungan di lingkaran elit Orde Baru yang mendorong Suharto merangkul Islam dengan proyek ICMI-nya dan menentang keterbukaan. PDIP menjadi kendaraan para tokoh kritis pendukung keterbukaan, disimbolkan dengan sosok Megawati yang bapaknya adalah korban dari kebangkitan Orde Baru.

Masalahnya, selama ini kita hanya mengira-ngira tingkat dukungan rakyat kepada PRD, melalui keberhasilan programatik, bagaimana tawaran program partai disambut oleh gerakan dan menjadi gelombang tuntutan rakyat. Tapi kita tak pernah tahu persis berapa suara dukungan yang akan diberikan rakyat kepada PRD jika boleh mengikuti pemilu tanpa melalui proses verifikasi dan pembatasan jumlah parpol. Yang disibukkan adalah mempersiapkan kendaraan untuk pemilu, menghitung jumlah struktur dan basis massa, menawarkan kepada gerakan untuk bersama-sama membangun partai pemilu, yang tentu saja akan terkendala oleh batasan undang-undang. Tuntutan untuk melawan batasan demokratik tentu saja harus dikemukakan, tapi taktik untuk mengatasi batasan demokratik – tanpa terjebak dalam oportunisme – jauh lebih penting. Parlementarisme ala demokrasi liberal tentu saja bukan jalan keluar bagi pembebasan sejati, tapi situasi demokrasi liberal adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh kaum pergerakan. Meninggalkan panggung seperti mengulang tragedi para aktivis komunis yang melancarkan revolusi sosial, atau gerakan “Merdeka 100%” yang dibangun Tan Malaka, vis-a-vis taktik resmi yang diambil faksi Amir Syarifuddin yang memenangkan Kongres PKI sebelum Peristiwa Madiun. (Amir tentu saja mirip pilihan kubu mayoritas saat ini, mengambil jalan kompromi, mengira kemerdekaan penuh akan diberikan melalui jalan perundingan, dan meleburkan partainya dengan sosialis-demokrat Sjahrir.) “Pemberontakan rakyat” (popular uprising) sudah menjadi spontanitas massa, dan di beberapa kasus berhasil menumbangkan kepala daerah. Tapi, tanpa menemukan muara, gerakan-gerakan protes itu dengan mudah dikanalisasi melalui saluran-saluran formal demokratik, dan lebih sering lagi dikalahkan. Itulah kenapa upaya keras Papernas untuk mengambil jalan prosedural dihadapi dengan kekerasan, dan partai-partai besar menghadangnya dengan merancang UU Pemilu yang menegaskan oligarki parpol.

Tanpa meremehkan arti penting radikalisasi massa, dan itu harus menjadi prinsip dan tindakan yang tidak boleh ditinggalkan, tapi kewajiban pelopor adalah menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengarahkan radikalisasi kepada revolusi. Berbagai fragmen kiri radikal, yang banyak di antaranya berasal dari PRD sendiri, semestinya mendiskusikan terobosan untuk mengatasi batasan demokratik tersebut. Membangun alat adalah satu hal, menghitung kekuatan juga tak kalah penting. Survei bisa menjadi metode pengukuran, tentu saja dengan ukuran-ukuran yang objektif, tidak semata-mata untuk mengarahkan opini rakyat. Berapa persen dukungan diberikan untuk setiap program pokok yang ditawarkan gerakan. Berapa persen akan diberikan jika gerakan memutuskan maju dalam pemilu. Berapa persen dukungan diberikan kepada tokoh-tokoh yang ditawarkan gerakan untuk maju menjadi kandidat-kandidat dalam pemilu. Jalur independen bisa menjadi sesuatu yang didesakkan dalam UU Pemilu, ataupun menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi[1]. Tapi, jika pun gagal[2], kampanye untuk perlunya calon independen dari kalangan gerakan, ataupun partai non-pemilu yang mengusung program-program alternatif, merupakan showbiz di panggung gemerlap demokrasi liberal, melawan dominasi parpol-parpol besar pendukung neoliberalisme, pemblejetan terhadap keterbatasan demokrasi liberal dalam memberikan janji-janji kesejahteraan rakyat[3] .


Catatan Kaki

[1] Tuntutan adanya calon independen sangat mungkin digagalkan oleh partai-partai besar di parlemen, dan tentu saja oleh pemerintah c.q. Menhukham yang dijabat oleh kader Golkar. Bahkan terhadap partai-partai baru dipersulit ikut pemilu. Tapi belajar dari tuntutan adanya calon independen dalam Pilkada DKI, meskipun gagal dipraktikkan, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon independen harus diberi kesempatan. Proses legal untuk keabsahan calon independen dalam pilkada masih terus berjalan dalam bentuk revisi undang-undang pemerintahan daerah. Ke depan, wacana untuk menyeragamkan jadwal pilkada dalam satu waktu, baik bersamaan dengan pemilu nasional ataupun menjadi semacam “pemilu sela”, akan menjadi agenda nasional bagi partai-partai dan liputan media massa.
[2] Taktik intervensi dengan mendirikan parpol pemilu sangat sulit dalam situasi pembatasan demokratik saat ini. Tapi bukan berarti tidak bisa membentuk parpol untuk mengikuti proses pemilu dan dikalahkan dalam verifikasi, dan itulah yang bakal dihadapi Papernas – setidaknya itu “harapan” di kubu minoritas, alih-alih merger dengan PBR dan membubarkannya menjadi sebatas ormas. Bahkan mendirikan parpol tapi tidak untuk ikut pemilu (sekarang, mungkin untuk pemilu berikutnya, atau bahkan sama sekali tidak mau ikut pemilu seperti Hizbut Tahrir misalnya) juga sah-sah saja, tapi tentu saja tidak mendapatkan status badan hukum versi pemerintah. Ajang pilpres tampaknya menyediakan peluang alternatif, dan akan lebih menjadi sorotan publik, berkaca dari pelajaran Pemilu 2004. Pencalonan dari jalur parpol tentu saja membutuhkan dukungan partai atau koalisi partai-partai, dan biasanya tokoh-tokoh penting partai sudah mengkapling posisi RI-1. Tidak demikian dengan posisi RI-2 yang membutuhkan proses yang sangat sulit, bahkan bagi calon RI-1 dan partai pendukungnya, mengingat sulitnya menggalang koalisi yang tidak pernah bersandarkan ideologi, lebih semata-mata kepentingan politik praktis, popularitas, dan tentu saja money politics. Fenomena ini tampak pada upaya para capres mencari pasangan pada Pemilu 2004, bahkan pada momentum pilkada. Jika gerakan mampu mempopulerkan tokohnya, meskipun gagal pada tingkat independen, tidak menutup kemungkinan “berkoalisi” dengan kandidat dari parpol besar untuk dipasangkan sebagai paket capres-cawapres, dengan pertimbangan-pertimbangan platform politik yang akan menjadi isu kampanye. Keterlibatan maksimal dalam kampanye pilpres memberi peluang untuk berpropaganda seluas-luasnya, menciptakan kontradiksi – atmosfer radikalisme – dalam panggung demokrasi liberal yang disetting untuk mencegah agitasi revolusioner. Selain pilpres, pemilu legislatif pun bisa menjadi sarana untuk memajukan tokoh-tokoh gerakan, “menitipkan” kepada parpol-parpol peserta pemilu, paling minimalnya adalah mendukung kandidat maju dari parpol peserta pemilu dengan syarat-syarat tertentu. Ini akan memberi celah masuk ke parlemen, menempatkan juru bicara-juru bicara gerakan di dalam sistem demokrasi liberal. Catatan: taktik ini harus dimintakan persetujuan melalui referendum di internal partai.
[3] Ketiadaan atmosfer politik besar pasca-Pemilu 2004 sangat logis dengan mulusnya transisi demokrasi (liberal). Pemerintahan SBY-JK berusaha membangun format politik untuk mewadahi gejolak-gejolak protes, di mana isu lokal diserahkan kepada pemerintah daerah, dan tiap bidang ditangani oleh sektor-sektor yang berwenang. Sejumlah isu besar yang berhasil menembus batasan format ini, seperti misalnya penolakan kenaikan BBM, gelombang protes buruh terhadap rencana revisi UU Ketenagakerjaan, atau isu bernuansa elit seperti isu cabut mandat, korupsi DKP, Exxon Cepu, dan interpelasi BLBI, dihadapi secara reaksioner, tapi secara umum berhasil diredam agar tidak menjadi kontradiksi yang menajam. Kisruh justru terjadi di tingkat lokal dengan isu-isu pilkada atau protes-protes seputar penggusuran pasar tradisional. Format politik demokrasi liberal membutuhkan taktik khusus yang berbeda dengan era kediktatoran atau era reformasi, dengan tetap berbasiskan gerakan massa revolusioner, untuk membawa demokrasi liberal mencapai batasan yang tidak mampu lagi diatasi secara sistemik.